PM Jepang Kishida Terbelit Skandal Korupsi, 4 Menteri Mundur

Jakarta, CNN Indonesia —

Empat Menteri Jepang mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis (14/12) karena Perdana Menteri Fumio Kishida tersandung skandal korupsi besar di partai yang berkuasa.

Krisis dalam kabinet terjadi setelah kemunculan tuduhan suap sebesar 500 juta yen atau Rp54,7 miliar di Partai Demokrat Liberal (LDP) yang saat ini sedang berkuasa, dikutip dari South China Morning Post. 

Keempat menteri yang mengundurkan diri adalah Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno, Menteri Ekonomi dan Industri Yasutoshi Nishimura, Menteri Dalam Negeri Junji Suzuki, serta Menteri Pertanian Ichiro Miyashita.

“Mengingat berbagai tuduhan terkait dana politik yang menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap politik, dan berbagai tuduhan terkait dana politik saya sendiri, saya telah mengajukan pengunduran diri,” ungkap Matsuno.

Tidak hanya para menteri, penasehat khusus perdana menteri Michiko Ueno, dan lima wakil menteri turut melepas jabatannya.

“Keraguan masyarakat terhadap dana politik ada di sekitar saya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Saat penyelidikan sedang berlangsung, saya pikir saya ingin memperbaiki keadaan,” kata Nishimura.

Jaksa penuntut umum akan memulai penggerebekan kantor dan penyelidikan anggota parlemen pekan ini.

“Saya akan melakukan upaya sungguh-sungguh dalam memimpin LDP demi mengembalikan kepercayaan masyarakat,” ungkap Kishida.

Korupsi di LDP terkait suap yang diberikan kepada anggota partai untuk tiket acara penggalangan dana partai.

“Jika Anda yakin untuk menjual [tiket], jika Anda menjual lebih dari yang seharusnya Anda jual, itu semua akan menjadi penghasilan Anda, jadi itu mudah dan bagus,” ungkap seorang pejabat senior yang pernah bekerja di kantor anggota parlemen LDP.

Skandal korupsi ini melibatkan fraksi terbesar dalam LDP, yang dipimpin Perdana Menteri Shinzo Abe sebelum pembunuhannya tahun lalu.

Peringkat elektabilitas Kishida sudah anjlok sejak dianggap sebagai orang kepercayaan LDP yang berseteru pada Oktober 2021.

Kishida berusaha melakukan perombakan dalam pemerintahan dan bulan lalu mengumumkan paket stimulus senilai 17 triliun yen atau 117 miliar USD untuk meningkatkan perekonomian.

Periode jabatan Kishida akan berlangsung hingga 2025, tetapi ada spekulasi pemilu sela menjelang pemungutan suara kepemimpinan LDP tahun depan.

Perombakan anggota faksi LDP yang beranggotakan sekitar 100 orang akan mempersulit kepemimpinan Kishida.

“Hal ini mungkin tidak memberikan Kishida lebih banyak kebebasan dalam memerintah, karena perpecahan dengan faksi Abe dapat mempersulit manajemen pemerintahan,” kata Naofumi Fujimura, profesor ilmu politik di Universitas Kobe.

“Skandal ini secara signifikan telah melemahkan dukungan publik terhadap LDP dan pemerintahan Kishida. Namun masih belum pasti apakah hal ini akan menghasilkan pergantian pemerintahan, terutama mengingat rendahnya dukungan masyarakat terhadap partai oposisi saat ini,” imbuhnya.

(cpa/bac)