TEMPO.CO, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berencana menggelar kongres yang dikabarkan akan menjadi momen perombakan struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Meski belum membeberkan tanggal pastinya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan agenda yang dilaksanakan setiap lima tahun tersebut akan digelar seusai bulan Ramadan 1446 Hijriah atau setelah Lebaran 2025.
“Sekarang kan masih dalam masa puasa, bulan puasa, jadi kami selesaikan dulu ibadah puasa dan lebaran. Kemudian setelah itu baru kami akan melaksanakan rapat untuk memutuskan kapan dilaksanakan kongres yang akan datang,” kata Puan Maharani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 11 Maret 2025.
Sebagai agenda lima tahunan, Kongres PDIP yang keenam semestinya digelar pada 2024 setelah Kongres V digelar pada 2019 lalu. Namun, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Ahmad Basarah, menyampaikan terdapat penundaan dikarenakan 2024 cukup padat dengan beragam agenda nasional.
“Karena kebetulan jadwal kongres dilaksanakan pada tahun 2019, tetapi karena agenda-agenda nasional lainnya termasuk pelaksanaan Pilpres dan Pileg kemarin, dan November nanti kita akan melaksanakan Pilkada serentak,” tutur Basarah di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Jumat 24 Mei 2024 lalu.
Adapun terkait wacana perubahan struktur pengurus pada kongres yang akan datang, Puan mengatakan bahwa semua keputusan dikembalikan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai pihak yang memiliki hak prerogratif. “Jadi kenapa belum, kenapa sudah, kenapa akan, kenapa ditambah dan lain sebagainya,” ucap Puan.
Meski demikian, poin-poin yang nantinya akan dibawa dalam kongres tersebut telah masuk ke dalam pembahasan rapat internal yang diadakan di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Maret 2025. Hal ini disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus seusai menghadiri pertemuan tersebut.
“Kami mau kongres jadi banyak perlu masukan untuk memperkaya kongres kami, itu saja,” ujar Deddy.
Berdasarkan arsip Tempo, partai dengan logo banteng berlatar merah tersebut sebelumnya menggelar Kongres V pada 2019 di Bali. Kongres yang dilangsungkan selama kurang lebih 4 hari di Pulau Dewata itu membahas rencana penambahan pos ketua harian dalam struktur partai.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP saat itu, Andreas Hugo Pareira, mengatakan posisi ketua harian akan dibahas setelah penetapan ketua umum dengan berlandaskan kebutuhan partai. “Yang pasti, kongres akan menetapkan ketua umum terlebih dulu. Ketua umum nantinya yang memutuskan apakah perlu atau tidak pos ketua harian itu,” kata dia kepada Tempo.
Selain menetapkan kembali Megawati sebagai ketua umum, Andreas mengatakan kongres menentukan program partai dan sinergisme dengan kebijakan pemerintahan Joko Widodo periode 2019-2024. Kongres juga membahas kesesuaian pembentukan pos baru berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP periode 2015-2020. Sebab, kata dia, AD/ART belum mengatur adanya ketua harian dalam struktur PDIP.Â
Defara Dhanya berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
