Jakarta, CNN Indonesia —
Australia pada Senin (5/8) menaikkan status waspada terhadap ancaman terorisme dari semula “possible” menjadi “probable”.
Kepala intelijen Australia Mike Burgess mengatakan ada peningkatan ancaman kekerasan dalam 12 bulan ke depan. Meski begitu, tak ada indikasi serangan akan segera terjadi dalam waktu dekat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Keamanan Australia semakin menurun, lebih fluktuatif, dan tidak bisa diprediksi,” kata Burgess, seperti dikutip AFP, Senin (5/8).
Burgess mengatakan saat ini masalah keamanan di Australia bukan hanya spionase dan campur tangan asing, melainkan juga kekerasan bermotif politik.
“Kekerasan bermotif politik sekarang bergabung dengan spionase dan campur tangan asing sebagai masalah keamanan utama kami,” ucapnya.
Dia berujar banyak warga Australia yang telah teradikalisasi dan bersedia untuk menggunakan kekerasan guna mencapai tujuan mereka.
“Individu-individu tersebut menganut ideologi anti-otoritas, teori konspirasi, dan beragam keluhan. Beberapa orang juga ada yang menggabungkan berbagai keyakinan untuk menciptakan ideologi hibrida baru,” katanya.
Berdasarkan keterangan Burgess, ideologi ekstrem di Australia telah meningkat sejak pandemi Covid-19 serta sejak konflik Israel-Hamas di Jalur Gaza Palestina pecah.
Dia khawatir ketegangan di Lebanon belakangan ini juga akan menyuburkan ideologi ekstrem di Negeri Kanguru.
Dalam empat bulan terakhir, setidaknya delapan “serangan atau gangguan” telah diduga atau berpotensi terkait dengan terorisme. Burgess menolak merinci seperti apa delapan serangan tersebut.
“Eskalasi konflik di Timur Tengah, terutama di Lebanon selatan, akan menimbulkan ketegangan lebih lanjut, memperburuk ketegangan, dan berpotensi memicu keluhan,” ujarnya.
Menurut Burgess, penyebaran ideologi ekstrem ini umumnya terjadi di media sosial dan internet. Masifnya konten di media sosial serta internet membuat intelijen kesulitan memprediksi dan mengidentifikasi terorisme.
Serangan-serangan yang akan datang pun diduga bakal melibatkan individu atau kelompok kecil yang menggunakan senjata yang belum sempurna.
Burgess juga mewanti-wanti adanya keterlibatan anak di bawah umur, seperti yang terjadi dalam kasus ekstremis baru-baru ini oleh anak 14 tahun.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan pemerintah saat ini bekerja sama dengan perusahaan media sosial untuk menghapus konten ekstrem dan kekerasan, serta menguji coba teknologi verifikasi usia.
Albanese juga berujar kasus ideologi ekstrem seperti ini tidak hanya terjadi di Australia, tetapi juga di Amerika Serikat dan Inggris.
“Pemerintah di seluruh dunia prihatin terhadap radikalisasi pemuda, radikalisasi online, dan munculnya ideologi campuran baru,” katanya.
(blq/bac)
