MASYARAKAT Banyuwangi bisa segera mengakses hasil pendaftaran program digitalisasi bantuan sosial, atau dikenal juga dengan perlindungan sosial (perlinsos), sesuai jadwal yang ditetapkan. Pemerintah pusat memperkirakan jadwal pengumuman perlinsos digital yang diujicobakan pertama di Banyuwangi, Jawa Timur, itu akan dimulai pada awal Februari mendatang.
Masyarakat yang telah mendaftar bisa mengecek hasil pendaftaran melalui kantor desa, agen perlinsos, maupun laman Portal Perlinsos. “Hasil seleksi yang diumumkan berasal dari filter uji coba terbaru yang diterapkan. Hasilnya akan ditampilkan secara transparan, termasuk alasan seseorang dinyatakan layak atau tidak,” ujar Principal Expert Government Technology Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Rahmat Danu Andika seusai sosialisasi tahapan lanjutan Digitalisasi Bansos di Pendopo Banyuwangi, pada Jumat, 23 Januari 2026.
Untuk mendukung pengumuman hasil dan proses sanggah, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), penggagas program nasional ini, telah mensosialisasikan prosedur kepada seluruh agen perlinsos dan tokoh masyarakat di Banyuwangi selama empat hari, 20-23 Januari 2026.
Bagi warga yang merasa berhak, tapi dinyatakan tidak layak, bisa mengajukan sanggah selama sebulan setelah pengumuman. “Proses sanggah sangat mudah. Bisa melalui agen, secara mandiri lewat Portal Perlinsos, atau langsung ke kantor desa untuk dibantu agen yang bertugas,” ujar Andika.
Proses sanggah untuk menghasilkan data akhir yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil sanggahan tersebut akan diproses lebih lanjut oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan jika valid, data akan otomatis diperbarui.
Andika mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah pertama yang ditunjuk untuk uji coba pelinsos digital, program unggulan pemerintah pusat. “Alhamdulillah, prosesnya berjalan lancar. Sejak tahun lalu, kolaborasi antar kementerian, pemerintah kabupaten, dan warga Banyuwangi sangat baik,” ujar dia.
Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan mengatakan, hasil akhir program Pelinsos Digital akan digunakan sebagai pijakan penyaluran dua jenis bantuan sosial ke depan, yakni bantuan program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).”Konsekuensinya, akan ada banyak perubahan. Penerima yang sebelumnya diketahui tidak layak akan dikeluarkan dari daftar penerima dan digantikan dengan mereka yang dinyatakan layak berdasarkan hasil pendataan terbaru ini,” uajr Andy.
Dia menjelaskan, jumlah penerima bantuan sosial dua program itu disesuaikan dengan kouta bantuan yang ditetapkan pemerintah pusat. “Kementerian Sosial tidak bisa menambah kuota secara langsung. Kuota di daerah ditentukan berdasarkan rasio tingkat kemiskinan di suatu daerah. Kuota hanya bisa bertambah jika Presiden menambah kuota nasional,” ungkapnya.
Jika jumlah warga yang dinyalakan layak menerima bansos lebih tinggi dari kuota, pemerintah akan menetapkan sistem perangkingan. “Cara memilihnya dengan mengambil urutan keluarga yang paling tidak mampu hingga mencapai batas kuota yang ada. Sisanya yang layak tetapi belum masuk kuota akan masuk sistem antrean. Data ini bersifat dinamis, karena setiap tiga bulan selalu ada perubahan,” ujar dia.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, masyarakat akan sangat diuntungkan dari program bansos digital ini. “Bansos ini akan lebih tepat sasaran dan akuntabilitasnya juga terjaga,” kata Ipuk.