JOGJA-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) ke-20 dibuka pada Sabtu, 29 November 2025. JAFF mengusung tema The Transfiguration untuk momen perayaan dua dekade dan menjadi ajang pemutaran 227 film dari 43 negara, juga menjadi ruang bagi kreator intellectual property (IP) dan pelaku industri film Indonesia berkolaborasi, berjejaring dan terhubung dengan investor lewat JAFF Market.
Berjalan selama dua puluh tahun, momen tahun ini jadi refleksi bagi para penggagasnya. Pada malam pembuka, Festival Direktur Ifa Isfansyah mengungkap selama 20 tahun perjalanan JAFF, tantangan terbesar justru datang rupanya berasal dari ketiadaan akses terhadap arsip dan artefak sejarah festival itu sendiri. “Meski jumlah penonton meningkat, festival bertumbuh, dan banyak talenta baru bermunculan, semua pencapaian tersebut terancam hilang nilainya jika tidak ada jaminan bahwa film-film hari ini tetap dapat diakses oleh generasi mendatang. Tanpa upaya pelestarian, film yang ditonton jutaan orang saat ini berisiko hilang dalam waktu dekat,” tutur Ifa.
Contoh nyatanya, untuk memutar kembali Opera Jawa sebagai film pembuka JAFF tahun ini, pihaknya harus meminta materi film tersebut dari Perancis. Opera Jawa merupakan karya Garin Nugroho yang diproduksi pada 2006. Film tersebut menjadi film pembuka pada helatan JAFF pertama kalinya pada tahun yang sama. “Ironisnya, di usia festival yang sudah dewasa ini, kami tidak lagi memiliki akses ke materi film tersebut di Indonesia,” tutur Ifa.
Untungnya Perancis memiliki sistem arsip yang matang, konsisten, dan menghormati jejak perjalanan sinema sehingga memiliki materi film Opera Jawa sehingga bisa kembali diputar di Indonesia.
Apa yang disampaikan Ifa pada malam pembuka merupakan bagian dari manifesto terkait tata kelola kearsipan film di Indonesia. Keberadaan festival menurutnya jadi pengingat bahwa film adalah artefak budaya yang merekam cara pandang bangsa, bahasa, suara, kegelisahan, serta harapan masyarakat pada masanya. Namun sifat film yang rapuh membuatnya mudah rusak jika tidak dipreservasi dengan benar.
Ketiadaan strategi nasional penyimpanan dan preservasi dinilai akan menyebabkan hilangnya bagian penting sejarah tiap tahun, bukan karena dirusak, melainkan karena diabaikan.
Dalam pernyataan manifesto tersebut, JAFF mendesak pemerintah Republik Indonesia menempatkan arsip film sebagai prioritas kebudayaan. Seruan tersebut mencakup kebutuhan investasi jangka panjang, mulai dari infrastruktur, laboratorium preservasi, restorasi, digitalisasi, hingga komitmen menjaga memori bangsa.
Ifa juga menegaskan negara tanpa arsip film bukan hanya kehilangan sejarah, tetapi juga melemahkan fondasi masa depannya. “Sudah saatnya pemerintah Republik Indonesia menempatkan Arsip Film sebagai prioritas kebudayaan. Bukan sekadar regulasi, tetapi investasi jangka panjang, infrastruktur, laboratorium preservasi, restorasi, digitalisasi, dan yang terpenting, komitmen untuk menjaga memori bangsa.”
Ia melanjutkan, negara yang tidak memiliki arsip film bukan hanya negara yang kehilangan sejarah, tetapi negara yang tidak percaya bahwa masa depannya layak dibentuk dengan ingatan yang benar. “Kami di JAFF berkomitmen menjadi bagian kecil dari usaha ini. Tetapi tanpa kebijakan nasional, tanpa kepemimpinan pemerintah, tanpa strategi yang nyata, maka apa yang kita lakukan hanyalah menahan pasir dengan tangan kosong,” tutur Ifa.
Dalam pidatonya di acara yang sama, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengapresiasi dua dekade perjalanan JAFF. Fadli juga menegaskan isu arsip film yang diangkatJAFF selaras dengan perhatian dan agenda Kementerian. “Kita bisa bekerja sama untuk melaksanakan apa yang telah disampaikan, yang sangat penting bagaimanapun arsip film ini merupakan warisan budaya, kekayaan budaya, yang luar biasa sangat penting,” tutur Fadli Zon dalam pidatonya. “Ke depan kita perlu membuat museum film yang lebih
representatif, termasuk untuk menyimpan dan kemudian masyarakat bisa mengakses arsip-arsip
film tersebut,” tutupnya.