Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tidak boleh membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dudy mengatakan, pihaknya membuka peluang bagi investasi swasta dengan skema pendanaan kreatif agar proyek dapat berjalan tanpa mengganggu keuangan negara.
“Kami membuka peluang kepada pihak swasta, tapi dengan catatan tidak membebani APBN. Creative financing sangat terbuka dalam bentuk apa pun, asal tidak membebani anggaran negara,” ujar Dudy, dikutip Kamis (6/3/2025).
Lebih lanjut, Dudy mengatakan, pemerintah juga tengah mengkaji berbagai opsi transportasi berbasis rel untuk proyek kereta cepat ini, termasuk kereta berkecepatan menengah (middle speed train) selain high-speed train. Keputusan akhir akan mempertimbangkan daya serap pasar dan kelayakan investasi.
Sementara itu, studi terkait kelanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya masih berlangsung. Kementerian Perhubungan juga mempertimbangkan rencana pembangunan kereta semi cepat dengan studi yang sebelumnya sempat dilakukan oleh Jepang.
“Kami sedang mengkaji rute terbaik untuk kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, apakah melalui jalur utara, tengah, atau selatan. Konsepnya adalah investasi penuh dari swasta tanpa menggunakan APBN, bisa dalam skema full investasi atau kerja sama pemerintah dan badan usaha [KPBU] unsolicited,”jelasnya.
Menhub menekankan bahwa jika ada pihak swasta yang bersedia melakukan investasi penuh, maka proyek dapat diberikan melalui penunjukan langsung. Namun, jika menggunakan skema KPBU unsolicited, maka pemrakarsa proyek akan tetap melalui proses lelang.
Pemerintah berharap skema ini dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur perkeretaapian tanpa membebani keuangan negara, sekaligus memberikan alternatif transportasi yang lebih efisien bagi masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut masih mempelajari lebih dalam terkait proyek Kereta Cepat Jakarta—Surabaya.
AHY mengatakan bahwa sebagai proyek besar, maka pemerintah harus benar-benar menghitung dan mempelajarinya dengan matang. Tidak hanya itu, AHY menyampaikan bahwa pihaknya juga akan melibatkan beberapa stakeholder dalam proyek Kereta Cepat Jakarta—Surabaya.