Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyoroti masih rendahnya inklusi keuangan di Indonesia, di mana puluhan juta penduduk belum memiliki akses perbankan.
Anggota Dewan Komisioner LPS, Doddy Zulverdi, menyebut kondisi ini menunjukkan kontribusi perbankan terhadap perekonomian belum optimal.
Doddy menjelaskan bahwa LPS senantiasa melakukan asesmen terhadap perkembangan ekonomi global dan domestik sebagai bagian dari pelaksanaan tugas penjaminan dan resolusi perbankan.
Menurutnya, risiko geopolitik dan ketidakpastian perdagangan mulai mereda, tercermin dari menurunnya volatilitas di pasar saham, obligasi, dan valuta asing.
Dia mengatakan kombinasi inflasi global yang rendah dan peluang pelonggaran suku bunga di berbagai negara memberi ruang masuknya modal ke pasar emerging market, termasuk Indonesia. Hal ini berpotensi mendorong stabilitas nilai tukar dan menjaga biaya dana di level yang kondusif.
Namun, Doddy mengingatkan bahwa kondisi global yang positif harus diimbangi dengan penguatan sisi domestik. Ia mencatat bahwa kinerja ekonomi Indonesia hingga kuartal III tetap menunjukkan resiliensi, didukung konsumsi rumah tangga, ekspor, serta indikator bulanan seperti penjualan ritel dan PMI manufaktur yang terus membaik.
Di sisi perbankan, Doddy menilai likuiditas, permodalan, dan kualitas kredit menunjukkan tren positif. Meski demikian, dia menyoroti rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih rendah dibanding negara-negara tetangga, yang menandakan kontribusi perbankan terhadap perekonomian belum maksimal.
Dalam konteks ini, Doddy menekankan besarnya jumlah penduduk yang belum tersentuh layanan perbankan.
“Kalau kita lihat berdasarkan populasi yang seharusnya sudah bisa memiliki simpanan di bank, ternyata masih ada sekitar 51 juta penduduk yang belum punya rekening bank atau yang kami sebut sebagai unbanked people,” ujarnya dalam acara Bisnis Indonesia Group Conference, Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Dia menambahkan bahwa tingkat unbanked tinggi banyak ditemukan di wilayah seperti Sulawesi dan Kalimantan, yang masing-masing mencatat lebih dari 20% penduduk belum memiliki rekening. Bahkan di Jawa dan Sumatra, meski penetrasi perbankan lebih baik, jumlah penduduk yang belum memiliki rekening tetap besar karena populasinya yang luas.
Doddy menegaskan bahwa memperluas kepemilikan rekening sangat penting untuk mengoptimalkan penghimpunan DPK sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional. Menurutnya, peningkatan peran perbankan harus dilakukan merata agar pertumbuhan ekonomi dapat terdorong lebih kuat.
LPS, lanjutnya, terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan cakupan penjaminan simpanan yang mencapai lebih dari 99% rekening di perbankan. Penetapan tingkat bunga penjaminan juga disesuaikan dengan kondisi pasar agar masyarakat merasa aman menyimpan dana di bank.
Selain itu, LPS kini memperkuat perannya sebagai risk minimizer, tidak hanya membayar klaim simpanan ketika bank gagal, tetapi juga terlibat dalam upaya penyelamatan bank yang masih memiliki prospek.
Transformasi peran tersebut menjadi kunci menjaga stabilitas sistem keuangan dan memastikan perbankan mampu mendukung perekonomian ke depan.