Jakarta, CNN Indonesia —
Gelombang protes di Bangladesh, yang awalnya berupa demonstrasi dipimpin mahasiswa menentang sistem kuota pegawai negeri sipil, telah berubah menjadi kekerasan di dalam negeri yang hingga saat ini sudah menewaskan lebih dari 280 orang.
Situasi darurat ini telah memicu seruan mundur bagi Perdana Menteri Sheikh Hasina. Hasina memerintah Bangladesh sejak 2009 dan memenangkan pemilihan umum keempat berturut-turut di tahun ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut kronologi waktu demonstrasi mematikan di Banglades seperti diberitakan AFP.
1 Juli
Mahasiswa membangun barikade yang menghalangi jalan dan jalur kereta api untuk menuntut reformasi sistem kuota pegawai negeri sipil.
Skema ini diprotes lantaran diduga buat menumpuk pegawai negeri dengan loyalis Awami League, partai politik besar pendukung Hasina.
Hasina, 76 tahun, yang memenangi masa jabatan kelima sebagai perdana menteri pada Januari lalu melalui pemungutan suara tanpa oposisi berarti, mengatakan para mahasiswa ‘membuang-buang waktu mereka’.
16 Juli
Situasi demonstrasi memanas dan memicu aksi kekerasan. Kematian pertama yang tercatat adalah enam orang tewas dalam sebuah bentrokan, sehari setelah kekerasan sengit terjadi ketika pengunjuk rasa dan massa pendukung pemerintah di Dhaka berkelahi dengan tongkat dan saling melempar batu.
Pemerintahan Hasina memerintahkan penutupan sekolah dan universitas secara nasional.
18 Juli
Mahasiswa menolak salam perpisahan dari Hasina, sehari usai dia meminta masyarakat tetap tenang dan bersumpah setiap ‘pembunuhan’ dalam aksi protes akan diproses hukum.
Para pengunjuk rasa meneriakkan ‘turunkan diktator’ dan membakar kantor pusat penyiaran negara Bangladesh Television serta puluhan gedung pemerintah lainnya.
Pemerintahan Hasina lantas memberlakukan pemblokiran internet.
Setidaknya 32 orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam bentrokan, yang terus berlanjut pada hari-hari berikutnya walau ada penerapan jam malam 24 jam dan pengerahan tentara.
21 Juli
Mahkamah Agung Bangladesh, yang oleh para kritikus dianggap sebagai stempel karet bagi keinginan pemerintahan Hasina, memutuskan memberlakukan kembali sistem kuota pegawai negeri sipil adalah ilegal.
Namun putusan itu tak memenuhi semua tuntutan pengunjuk rasa yang ingin penghapusan sepenuhnya reservasi pekerjaan bagi anak-anak ‘pejuang kemerdekaan’ dari perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971 melawan Pakistan.
Hasina saat ini memberlakukan sistem kuota yang memberikan hingga 30 persen pekerjaan di lingkup pemerintahan kepada keluarga veteran perang 1971. Kebijakan ini dianggap diskriminatif karena cuma menguntungkan anak-anak pro Hasina dan merugikan anak-anak berprestasi.
Pada sisi lain, Bangladesh mengalami tingkat pengangguran tinggi. Hampir satu dari lima warga berusia 15-24 tahun tak punya pekerjaan dan tak bersekolah.
4 Agustus
Ratusan ribu pengunjuk rasa kembali bentrok dengan pendukung pemerintah pada Minggu (4/8). Sebanyak 77 orang tewas di peristiwa ini, termasuk 14 polisi.
Mantan kepala militer berpengaruh di Bangladesh, Jenderal Ikbal Karim Bhuiyan, meminta pemerintah menarik pasukan dari jalan-jalan dan mengutuk ‘pembunuhan yang mengerikan’.
Ikbal mengatakan demikian menyusul komentar dari kepala militer saat ini, Waker-uz-Zaman, yang mengatakan angkatan bersenjata ‘selalu mendukung rakyat’, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Para pemimpin kampanye pembangkangan sipil nasional menyerukan para pendukungnya untuk berbaris di ibu kota Dhaka pada hari Senin untuk ‘protes terakhir’.
(fea)
