Bisnis.com, SAMARINDA — Kasus tempat penitipan anak yang viral di media sosial mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur mengintensifkan pengawasan terhadap seluruh fasilitas daycare di Benua Etam.
Peristiwa ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan dan standar operasional lembaga pengasuhan anak.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DP3A Kaltim Anik Nurul Aini menyatakan pengawasan operasional tempat penitipan anak memerlukan penguatan yang tidak bisa lagi bersifat parsial.
Menurutnya, langkah ini menuntut kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, dinas teknis, aparat penegak hukum, hingga partisipasi aktif masyarakat.
“Setiap lembaga penitipan anak diwajibkan memiliki sertifikasi resmi sebagai syarat utama perizinan operasional,” ujarnya baru-baru ini.
Sertifikasi yang dimaksud, lanjutnya, mencakup sejumlah aspek krusial mulai dari standar keselamatan, kesehatan, kompetensi tenaga pengasuh, hingga kelayakan infrastruktur fasilitas.
Regulasi ini diharapkan menjadi filter pertama sebelum sebuah lembaga penitipan anak mendapat izin beroperasi. Dia melanjutkan, langkah antisipatif tengah dirancang melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
“Jangan sampai ada daycare lain di Kaltim yang tidak memiliki izin, itu yang sangat fatal menurut kami. Kami akan terus berkolaborasi termasuk dengan UPTD PPA yang siap menangani,” tegasnya.
Tak hanya mengandalkan jalur perizinan, DP3A juga menggandeng Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang bekerja sama dengan Polda Kaltim dan stakeholder terkait.
Sinergi ini akan mempercepat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna meminimalkan potensi kejahatan serupa.
Di sisi lain, Anik menekankan urgensi literasi orang tua dalam memilih tempat penitipan anak.
Dia menuturkan transparansi pengelola serta keterbukaan terhadap sistem pengawasan menjadi indikator utama yang perlu dicermati sebelum mempercayakan buah hati kepada pihak ketiga.