Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Komunikasi Israel bersama sejumlah petugas kepolisian menggerebek kantor Al Jazeera di Nazareth karena dituding jadi “corong” propaganda Hamas.
Pada Kamis (9/5), Israel menggerebek kantor lembaga penyiaran milik Qatar itu, sesuai keputusan pemerintah Tel Aviv untuk menghentikan operasi Al Jazeera di negara mereka.
Para inspektur yang didampingi oleh petugas kepolisian menyita peralatan siaran langsung, termasuk sebuah kamera, transceiver TVU, tripod dan sebuah peralatan audio.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Hari ini saya memerintahkan penggerebekan studio di Nazareth di mana para reporter Al Jazeera melakukan siaran. Saat ini, para inspektur dari Kementerian Komunikasi dan Divisi Taktis Kepolisian Distrik Utara menyita peralatan mereka,” ujar Menteri Komunikasi Shlomo Karhi memposting di X pada Kamis (9/5).
“Israel tidak akan membiarkan Hamas melakukan siaran dari sini,” tambahnya. Karhi juga menegaskan tudingan Israel bahwa Al Jazeera berfungsi sebagai corong propaganda bagi Hamas.
Pada Minggu (5/5), pemerintah Israel dengan suara bulat memberikan wewenang kepada Karhi untuk menutup Al Jazeera selama 45 hari. Keputusan tersebut sesuai dengan undang-undang yang disahkan oleh Knesset pada April yang mengizinkan penutupan sementara media asing yang dianggap membahayakan keamanan nasional.
Segera setelah keputusan kabinet, Karhi menandatangani empat perintah yang menginstruksikan penyedia layanan televisi dan internet Israel untuk menghentikan akses ke Al Jazeera, serta instruksi untuk menutup kantor-kantor jaringan tersebut di Israel dan menyita peralatan penyiarannya.
“Wartawan Al Jazeera telah membahayakan keamanan Israel dan menghasut tentara IDF,” kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam siaran pers, dikutip dari Times of Israel.
Lebih lanjut, Netanyahu dan Karhi mengklaim Al Jazeera telah menyebabkan kerusakan pada keamanan nasional Israel, tetapi Israel belum secara terbuka merilis bukti dari klaim tersebut.
Namun, seorang pejabat Israel mengatakan bahwa laporan intelijen Shin Bet yang menyebabkan penutupan tersebut akan tetap dirahasiakan.
Al Jazeera menggambarkan keputusan untuk menutup operasinya sebagai “tindakan kriminal” dan mengatakan tuduhan bahwa medianya mengancam keamanan nasional adalah “kebohongan yang berbahaya dan konyol” yang membahayakan para jurnalisnya.
“Penindasan Israel terhadap kebebasan pers untuk menutupi kejahatannya dengan membunuh dan menangkap para jurnalis tidak menghalangi kami dalam menjalankan tugas kami,” kata Al Jazeera.
UU sementara yang disahkan Israel pada bulan April lalu mengizinkan jaringan media asing untuk ditutup selama 45 hari, yang kemudian dapat diperpanjang.
Undang-undang itu sendiri disahkan sebagai undang-undang sementara dan akan berakhir pada 31 Juli atau lebih awal, jika deklarasi situasi darurat dicabut oleh pemerintah.
Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada perdana menteri dan menteri komunikasi untuk memerintahkan penutupan sementara jaringan berita asing yang beroperasi di Israel dan menyita peralatan mereka jika diyakini jaringan tersebut “membahayakan keamanan negara.”
(lom/dna)
