Bisnis.com, JAKARTA — Penyesuaian proyeksi adopsi jaringan generasi kelima (5G) di Indonesia bukan cerminan merosotnya rasa percaya terhadap potensi pasar telekomunikasi domestik, melainkan gambaran penataan fondasi industri yang tengah berlangsung.
Sebelumnya, GSMA memangkas proyeksi adopsi 5G Indonesia pada 2030. Pada 2024, GSMA sempat memproyeksikan bahwa penetrasi 5G Indonesia pada 2030 sebesar 32%. namun dalam, riset terbaru, proyeksi 5G digeser jadi 28% pada 2030.
Director Spectrum GSMA APAC Yishen Chan mengatakan penyesuaian angka proyeksi tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk pesimisme terhadap prospek jaringan 5G di Indonesia. Menurutnya, langkah pemerintah mengalokasikan frekuensi baru bakal mengubah peta jalan ekspansi operator seluler ke depan.
“Lelang spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz baru-baru ini merupakan langkah maju yang penting. Pita 700 MHz dapat mendukung cakupan yang lebih luas, termasuk di wilayah perdesaan, sementara pita 2,6 GHz akan menyediakan kapasitas tambahan dan meningkatkan kualitas layanan 5G di area padat penduduk,” ujar Yishen kepada Bisnis, Minggu (6/9/2026).
Hingga beberapa waktu lalu, penggelaran jaringan 5G di Tanah Air dihadapkan pada keterbatasan akses terhadap spektrum frekuensi yang ideal. Kondisi tersebut memaksa para operator seluler memanfaatkan kembali (refarming) spektrum yang ada, sehingga fokus layanan terdistribusi secara terbatas di kawasan perkotaan tertentu.
Kendati demikian, titik balik komersialisasi 5G di Indonesia mulai terlihat seiring dengan rampungnya lelang frekuensi rentang 700 MHz dan 2,6 GHz. Ketersediaan pita frekuensi baru ini dinilai menjadi pijakan krusial untuk memperluas jangkauan sekaligus meningkatkan kualitas layanan data berkecepatan tinggi bagi masyarakat.
Dia mengatakan pemanfaatan pita 700 MHz memiliki keunggulan daya pancar yang luas, sehingga sangat ideal untuk menjangkau wilayah pelosok hingga perdesaan.
Sementara itu, pita 2,6 GHz diproyeksikan memberikan tambahan kapasitas trafik jaringan guna menjaga kualitas daya hubung di area pusat keramaian dan perkotaan yang padat penduduk.
Seiring langkah para operator mengimplementasikan spektrum hasil lelang tersebut, fondasi bagi ekspansi dan adopsi layanan 5G diprediksi makin kokoh dalam beberapa tahun mendatang. Kendati demikian, konsistensi dukungan kebijakan serta pembentukan iklim investasi yang kondusif memegang peranan penting dalam menentukan laju akselerasi infrastruktur digital ini.
Mengenai kemungkinan adanya penyesuaian kembali terhadap proyeksi pasar pada tahun-tahun berikutnya, Yishen menyebutkan perkiraan bisnis telekomunikasi dapat terus bergerak dinamis seiring perubahan kondisi pasar, keputusan alokasi belanja modal (capex) operator, hingga tren permintaan konsumen. GSMA sendiri tidak berspekulasi mengenai potensi revisi angka di masa depan.
Dia menggarisbawahi bahwa kecepatan pengembangan teknologi seluler generasi anyar ini sangat bergantung pada keberlanjutan insentif regulasi dari pemerintah.
“Laju perkembangan juga akan bergantung pada pilihan kebijakan. Langkah-langkah yang memberikan kepastian investasi jangka panjang, memperjelas ketersediaan spektrum di masa depan, serta menekan biaya penggelaran jaringan,” kata Yishen.
Langkah strategis yang memberikan kepastian investasi jangka panjang, kepastian ketersediaan spektrum frekuensi di masa depan, serta penekanan biaya penggelaran jaringan (deployment cost) menjadi faktor pembeda.
Selain itu, penguatan infrastruktur backhaul berbasis serat optik serta stimulasi terhadap permintaan konsumen dinilai mampu mempercepat pembangunan infrastruktur digital nasional.
Upaya komprehensif tersebut diyakini dapat mengatasi celah kesenjangan jangkauan (coverage gap) sekaligus kesenjangan pemanfaatan (usage gap) akses internet broadband di seluruh pelosok Nusantara.