Bisnis.com, JAKARTA – Hasil riset IndoStrategi menunjukkan selama setahun Kabinet Merah Putih memimpin muncul hasil bahwa menteri yang non politis bekerja lebih efektik dibandingkan dengan menteri yang tergabung dalam partai.
Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman menuliskan dalam riset bahwa kementerian teknokratik dan non-politis cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik. Dia juga menilai pemerintah perlu melakukan perbaikan tata kelola dan mempekuat kebijakan nasional.
“Kementerian non politis bekerja lebih efektif. Prabowo–Gibran perlu menjadikan tahun kedua sebagai momentum perbaikan tata kelola dan penguatan arah kebijakan nasional,” dikutip dari siaran resmi, Senin (20/10/2025).
Di sisi lain, dia menuturkan bahwa Pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menjaga stabilitas makro dan konsistensi fiskal, tetapi kurang progresif dalam reformasi struktural. IndoStrategi menilai bahwa pemerintahan.
IndoStrategi mengajukan delapan rekomendasi strategis untuk memperkuat kinerja pemerintahan di berbagai sektor. Pertama, perkuat koordinasi lintas kementerian dan atasi tumpang tindih kebijakan.
Kedua, perbaikan tata kelola hukum dan HAM, terutama dalam penyelesaian kasus pelanggaran masa lalu dan penegakan hukum antikorupsi.Ketiga, pastikan reformasi birokrasi berjalan konsisten, bukan hanya kosmetik.
Keempat, dorong penciptaan lapangan kerja nyata dan reformasi kebijakan ketenagakerjaan. Kelima, tingkatkan transparansi anggaran dan komunikasi publik, terutama di kementerian teknis.
Keenam, tegaskan netralitas Polri dan TNI, serta perkuat supremasi sipil. Ketujuh, fokus pada pemerataan pembangunan daerah dan desa agar pertumbuhan lebih inklusif. Kedelapan, konsisten menjalankan program sosial seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis dengan pendekatan berbasis data dan akuntabilitas.
Ali juga menuturkan bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan.
“Jumlah kabinet yang membesar dibandingkan pemerintahan sebelumnya membutuhkan banyak penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas dan wewenang di antara kementerian,” ungkapnya.
Apalagi pemerintahan tersebut memilikiambisi yang besar dalam berbagai bidang, seperti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
“Publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus-menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras. Semoga tahun kedua mulai menampakkan hasil dari apa yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarAli Noer Zaman.
Sementara itu, Visna Vulovik, Managing Director IndoStrategi, menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
“Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, publik bisa ikut berpartisipasi dan secara aktif memberikan masukan,” demikian disampaikan Visna Vulovik.
