Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi tiga sertifikasi guna mencegah kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang makin banyak.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebutkan Kemenkes akan mewajibkan sertifikasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes.
Kedua, sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) untuk proses penyajian terutama yang berkaitan dengan standar gizi dan manajemen risikonya.
Ketiga ada sertifikasi Halal, dan ketiga proses sertifikasi tersebut akan ditambah dengan rekomendasi dari BPOM.
“Jadi Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BGN nanti akan bekerja sama untuk melakukan sertifikasi ini, sebagai proses standarisasi awal minimalnya seperti apa. Kita juga sudah membahas bagaimana ada akselerasi dari sisi masing-masing sertifikasi agar prosesnya itu bisa cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya yang izin yang mahal-mahal,” ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Budi mengungkapkan saat ini sudah terjadi peningkatan jumlah SPPG yang sudah tersertifikasi SLHS.
“Kan kemarin ada sekitar 20-an. Lalu dalam waktu 2 hari, 3 hari, naik lagi dari 36 ke 96. Dan per hari ini sudah di atas 100 angkanya,” kata Budi.
Adapun, Kemenkes dan Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan seluruh SPPG bisa tersertifikasi SLHS dalam 1 bulan.
Kepala BGN Dadan Hindayana juga menegaskan bahwa bagi SPPG yang berada di lokasi terdampak keracunan saat ini juga telah dihentikan sementara.
“SPPG itu kita stop begitu ada kejadian, sambil diinvestigasi dan dianalisis apa yang menjadi penyebab keracunan,” katanya.
Sebelumnya, BGN melaporkan jumlah orang yang keracunan makan bergizi gratis (MBG) mencapai lebih dari 6.457 orang per 30 September 2025.
Namun, bagi daerah-daerah yang aman, Dadan mengatakan MBG tetap berlanjut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.