Jakarta, CNN Indonesia —
Salah satu sekutu kelompok perlawanan Palestina Hamas, Jihad Islam, angkat bicara menanggapi 20 poin rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diusulkan untuk gencatan senjata permanen di Jalur Gaza.
Poin-poin itu sebelumnya disepakati dan diumumkan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tanpa melibatkan Hamas. Hamas hingga kini pun belum memberikan respons mengenai 20 poin proposal itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemimpin Jihad Islam Ziad Al Nakhala menilai bahwa kesepakatan yang dilakukan Trump dan Netanyahu atas Gaza merupakan “resep untuk meledakkan kawasan.”
Jihad Islam maupun Hamas merupakan sekutu yang mendapat dukungan penuh dari Iran, dikutip dari Reuters.
Selain Hamas, Jihad Islam juga masih menahan sejumlah sandera warga Israel.
Di antara poin-poin usulan Trump yang disetujui Israel adalah terkait Hamas. Dalam proposal itu Hamas wajib membebaskan seluruh sandera sekaligus dalam waktu 72 jam, bukan secara bertahap.
Orang-orang Palestina yang disandera Israel juga akan dilepaskan.
Selain itu, Hamas harus melucuti senjata mereka dan tidak boleh lagi menjalankan pemerintahan di Jalur Gaza.
Administrasi di Gaza kemudian akan digantikan oleh pemerintahan sementara terdiri dari komite teknokratis dan apolitis Palestina.
Pemerintahan tersebut akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan publik bagi rakyat Gaza.
Komite ini disebut terdiri dari warga Palestina yang berkualifikasi serta pakar internasional, dan akan diawasi oleh “badan transisi internasional baru” yang dipimpin oleh Trump dengan anggota salah satunya Tony Blair.
“Komite ini akan terdiri dari warga Palestina yang berkualifikasi dan pakar internasional, dengan pengawasan dan supervisi oleh badan transisi internasional baru, ‘Dewan Perdamaian’, yang akan dipimpin oleh Presiden Trump, dengan anggota dan kepala negara lainnya yang akan diumumkan, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair,” demikian salah satu poin proposal Trump.
Menurut proposal tersebut, badan ini bertugas menetapkan kerangka kerja dan mengelola pendanaan untuk pembangunan kembali Gaza hingga Otoritas Palestina (PA) selesai direformasi. Pasca reformasi PA, segala kekuasaan badan ini akan diserahkan ke PA.
“Badan ini akan menerapkan standar internasional terbaik untuk menciptakan pemerintahan modern dan efisien guna melayani rakyat Gaza, serta kondusif untuk menarik investasi,” demikian isi proposal Trump.
(bac)