KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengatakan pengawasan dan pembinaan dalam menerapkan standar kesehatan dan kebersihan terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) belum merata. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menduga belum meratanya penerapan tersebut terhadap SPPG atau dapur MBG menjadi salah satu sebab maraknya kasus keracunan menu makan bergizi gratis (MBG).
“Sebenarnya masih banyak faktor penyebabnya. Bisa banyak-banyak faktor lah, gitu,” ujar Aji saat dihubungi pada Kamis, 25 September 2025.
Ia menjelaskan, pada akhir tahun lalu, Kementerian Kesehatan sejatinya mengeluarkan pedoman pengawasan proyek MBG. Pedoman tersebut sebagai acuan bagi setiap perangkat kesehatan di daerah mengawasi dan membina SPPG yang menjadi dapur untuk menjalankan program MBG. Pengawasan bisa dilakukan mulai dari perangkat kesehatan di tingkat provinsi hingga tingkat desa.
Menurut Aji, dalam pedoman itu sudah diatur standar kesehatan dan kebersihan dapur umum sehingga boleh menyelenggarakan program makan bergizi gratis. “Kemenkes menentukan inspeksi kelayakan lingkungannya seperti apa, pengawasan kapasitas, kemudian kalau mungkin sesekali dilakukan pengambilan atau pemeriksaan sampel lingkungan,” ujar Aji.
Masalahnya, kata Aji, banyak SPPG saat ini belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan belum terhubung dengan dinas kesehatan setempat. Data Kantor Staf Presiden mencatat hanya 34 dari sekitar 8.500 dapur MBG yang memiliki sertifikat kelayakan. “Padahal ini penting dan harus segera diurus,” tutur Aji.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik setelah menimbulkan lebih dari 5.000 kasus keracunan di puluhan kota dan kabupaten di 16 provinsi. Berbagai kalangan mendesak dilakukannya evaluasi terhadap program andalan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu
Aji menyatakan turut prihatin atas maraknya kasus keracunan yang marak belakangan ini. Kementerian Kesehatan, kata dia, akan mendorong lembaga terutama Badan Gizi Nasional (BGN) bersama-sama mengevaluasi seluruh proses program makan bergizi gratis ini. “Evaluasi menyeluruh, penyebabnya apa, titik-titik kritisnya di mana, dan mana yang bisa perlu kita perbaiki,” kata dia.
Kasus keracunan dalam program MBG belakangan kian menjadi sorotan publik. Sejumlah organisasi sipil mendesak pemerintah menghentikan sementara program ini setelah jumlah korban melonjak dalam dua bulan terakhir. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan, pada Juli terdapat 342 siswa keracunan, meningkat menjadi 2.226 siswa pada Agustus, dan 3.145 siswa pada September.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menyebut tiga lembaga, yakni BGN, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki data berbeda terkait jumlah korban. Namun, menurut dia, perbedaannya tidak signifikan. “Angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron. Sama-sama di sekitar angka 5 ribu,” kata Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 22 September 2025.