Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat penghunian kamar (TPK) atau okupansi hotel klasifikasi bintang melanjutkan tren negatif pada Juli 2025.
Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa TPK hotel bintang pada Juli 2025 mencapai 52,79% atau mengalami peningkatan secara bulanan (month to month/MtM).
“Namun, mengalami penurunan secara tahunan sebesar 3,57% poin,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (1/9/2025).
Penurunan okupansi tersebut memang berlanjut, tetapi tidak sedalam Juni 2025 yang kontraksi sebesar 4,71% year on year (YoY).
Sama halnya dengan TPK nonbintang, yang juga mengalami penurunan pada Juli 2025 sebesar 1,42% YoY.
Pudji menyampaikan bahwa TPK hotel klasifikasi bintang tertinggi tercatat di Provinsi Bali, yakni sebesar 67,75%. Hal tersebut didorong oleh banyaknya penyelenggaraan acara olahraga dan seni. Kemudian diikuti Papua Selatan dan DIY dengan TPK hotel bintang masing-masing mencapai 60,67% dan 58,48%.
Sementara di Pulau Dewata tersebut, TPK hotel nonbintang mencapai 49%. Lebih tinggi dari Papua Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mencapai 23,75% dan 25,93% pada Juli 2025.
Adapun, tiga provinsi dengan TPK hotel terendah, yakni Sulawesi Barat, Bangka Belitung, dan Papua Pegunungan. Okupansi hotel bintang masing-masing daerah tersebut sebesar 28,60%, 27,68%, dan 16,85%.
“Secara umum, hampir seluruh provinsi mengalami peningkatan TPK Hotel Bintang pada bulan Juli 2025 dibandingkan dengan Juni 2025. Namun, terdapat delapan provinsi yang mengalami penurunan,” jelas Pudji.
Secara perinci, delapan provinsi yang mengalami penurunan TPK adalah Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Papua Tengah.
Peningkatan TPK hotel bintang tertinggi secara MtM terjadi di Papua Selatan, yaitu sebesar 60,67% pada Juli 2025 atau naik sebesar 11,57% poin.
Kenaikan ini salah satunya didorong oleh adanya kunjungan tokoh-tokoh besar ke Provinsi Papua Selatan seperti Wakil Duta Besar Australia, Kemudian Sekretaris Umum Persatuan Gereja Indonesia, dan juga ada kunjungan dari Uskup Agung.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menjelaskan bahwa pada paruh pertama tahun ini, perkembangan industri perhotelan Indonesia terbilang masih dinamis. Apabila ditilik dari periode Januari–Juni tahun 2025 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dia menyampaikan terdapat penurunan sebesar 3,54%.
Namun demikian, Widiyanti menjelaskan bahwa penurunan tersebut tidak disebabkan oleh menurunnya minat berwisata, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.
Dia menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata mengidentifikasi adanya pergeseran preferensi wisatawan dalam menginap, mengingat adanya akomodasi alternatif seperti vila. Pihaknya mengaku menghargai hal ini sebagai pelengkap fasilitas akomodasi untuk wisatawan. Namun, dia menggarisbawahi perihal pendataan dan izin usaha jenis akomodasi tersebut.
“Apabila tidak terdata dan tidak memiliki izin usaha akomodasi pariwisata, keadaan seperti ini menjadi kurang adil bagi pelaku usaha pariwisata lainnya seperti hotel berbintang. Di sisi konsumen, akomodasi alternatif yang tidak terdata dan tidak terdaftar juga tidak memberikan perlindungan kepada konsumen, tentunya,” pungkas Widiyanti.