TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah berita nasional menjadi berita populer pada Selasa kemaren. Berita itu diantaranya soal Pramono Anung dan Rano Karno luncurkan program terbaru, hingga LPDP yang imbau penerima beasiswa di Harvard tak bepergian keluar wilayah Amerika.
Berikut rangkuman berita tersebut:
1. Pramono Anung dan Rano Karno Luncurkan Program Benyamin S Award
Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meluncurkan Benyamin S Award sebagai bagian terbaru dari program mereka. Penghargaan itu merupakan lomba antarwilayah di Jakarta dari tingkat kelurahan hingga kota administrasi.
Nama penghargaan ini diambil dari sosok Benyamin Sueb, seorang seniman Betawi. Benyamin S Award juga menjadi akronim dari Bersih, Nyaman, Indah, dan Sejahtera Award.
Pramono Anung menyebut Benyamin S Award merupakan lomba tata kelurahan, tata kecamatan, hingga tata kota. “Yang akan dilombakan di Jakarta,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat pada Selasa, 3 Juni 2025.
Menurut Pramono, pemenang Benyamin S Award akan mendapat hadiah berupa perjalanan ke luar negeri dari Pemerintah Provinsi Jakarta. Lurah, camat, hingga kepala daerah yang mendapatkan penghargaan tersebut akan bisa memilih kota tujuan yang ingin mereka sambangi.
2. LPDP Imbau Penerima Beasiswa di Harvard Tak Bepergian Keluar Wilayah Amerika
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP menyatakan terus memantau dampak kebijakan imigrasi Pemerintah Amerika Serikat terhadap nasib warga negara Indonesia penerima beasiswa atau awardee yang menempuh studi di Harvard University.
Berdasarkan catatan lembaga di bawah Kementerian Keuangan itu, saat ini terdapat 46 penerima beasiswa LPDP yang sedang menempuh studi di Harvard. Sebanyak 23 di antaranya telah menyelesaikan studi dan akan segera kembali ke Indonesia.
“Seluruh awardee diimbau untuk tidak bepergian ke luar wilayah Amerika Serikat guna mengantisipasi potensi pembatasan keimigrasian yang dapat berdampak pada status visa,” tulis LPDP dalam pernyataan resmi, dikutip Selasa, 3 Juni 2025.
Pada 22 Mei 2025, Pemerintah AS mencabut sertifikasi Student and Exchange Visitor Program (SEVP) Harvard. Dengan begitu, Harvard tak lagi memiliki hak sponsor dalam penerbitan visa F1 dan J1 untuk mahasiswa asing yang akan memulai studi. Mahasiswa asing yang berada di Harvard pun terancam kehilangan status hukum studi dan diminta untuk berpindah ke institusi lain. Perubahan kebijakan itu pun memicu pengajuan gugatan oleh Harvard.
Kemudian pada 29 Mei 2025, Pengadilan Federal AS memutuskan untuk memperpanjang penangguhan terhadap pemberlakuan kebijakan baru tersebut. “Dengan demikian, mahasiswa asing, termasuk awardee LPDP, dapat tetap melanjutkan studi secara normal,” kata LPDP.
Sultan Abdurrahman dan Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artike ini
Pilihan Editor: Operasi Tentara Mengintimidasi Aktivis Penentang UU TNI
