PRESIDEN Prabowo Subianto terus menambah nomenklatur kabinetnya menjelang satu tahun pemerintahan meski Kabinet Merah Putih sudah gemuk sejak dilantik tahun lalu.
Pilihan editor: Makan Bergizi Gratis Menggerus Anggaran Pendidikan
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Jumlah anggota Kabinet Merah Putih bertambah setelah Prabowo melantik Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Kesehatan baru di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Oktober 2025.
Kepala Negara menunjuk Akhmad Wiyagus sebagai Wamendagri. Dengan penunjukan tersebut, kini posisi Wamendagri diisi tiga orang, yakni Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk dan Akhmad Wiyagus.
Mantan Menteri Pertahanan ini juga melantik Benyamin Paulus Octavianus sebagai Wamenkes. Penunjukan itu membuat posisi wamenkes diisi dua orang, yaitu Dante Saksono Harbuwono dan Benjamin Paulus.
Selain penambahan wakil menteri, Prabowo membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Komite ini diketuai oleh Velix Wanggai. Dia akan dibantu oleh 9 anggota.
Sembilan orang itu, yakni John Wempi Wetipo, mantan wakil menteri dalam negeri; Ignatius Yoko Triyono, purnawirawan jenderal yang pernah menjadi Panglima Kodam Cenderawasih; Juharson Estrella Sihasale, seorang seniman film sekaligus eks caleg Gerindra di Papua; serta Paulus Waterpauw, mantan polisi dengan pangkat terakhir komisaris jenderal. Paulus pernah menjabat sebagai Kapolda Papua.
Kemudian ada pula Ribka Haluk, wamendagri; Ali Hamdan Bogra, purnawirawan TNI yang pernah menjabat sebagai Pangdam Kasuari; John Gluba Gebze yang pernah menjadi Bupati Merauke; Yanni sebagai Ketua DPD Gerindra Papua; dan Billy Mambrasar yang pernah menjadi staf khusus milenial Jokowi.
Pada 25 Agustus lalu, Prabowo juga membentuk Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa yang dikepalai Didit Herdiawan Ashaf. Kemudian pada 17 September, Prabowo melantik Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
Sebelum pelantikan tersebut, Prabowo sudah memiliki 48 menteri, 5 kepala badan, dan 55 wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang dilantik pada 21 Oktober 2025.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penambahan wakil menteri dan badan baru memang menyesuaikan dengan kebutuhan.
“Di satu sisi ketika kita merasa ada beberapa lembaga yang memang itu fungsinya sekarang sudah ada tergantikan di kementerian. Nah, itu juga tidak ada masalah kita lebur,” kata Prasetyo di Jakarta pada Jumat, 17 Oktober 2025.
Kepala lembaga kajian LAB 45 Jaleswari Pramodhawardani menilai penambahan nomenklatur Kabinet Merah Putih mencerminkan upaya Prabowo memperluas arena kekuasaan dan mengelola stabilitas politik melalui distribusi posisi dan loyalitas.
“Dalam hal ini, Presiden Prabowo membangun struktur dukungan yang lebih luas, tetapi dengan risiko terfragmentasinya arah kebijakan,” kata Pramodhawardani saat dihubungi pada Sabtu, 18 Oktober 2025.
Namun, menurut dia, semakin gemuk kabinet justru menimbulkan paradoks, yakni semakin besar kabinet akan semakin sulit memastikan efektivitas koordinasi dan konsistensi kebijakan. Menurut dia, reformasi birokrasi yang semestinya berorientasi pada efisiensi dan meritokrasi, justru berbalik arah menjadi politik akomodasi.
“Ini bukan sekadar kegagalan teknokratis, melainkan kegagalan cara pandang terhadap negara itu sendiri,” katanya.
Jaleswari menuturkan, selama birokrasi masih diperlakukan sebagai alat penyeimbang elit politik dan bukan sebagai instrumen pelayanan publik, bukan tidak mungkin Presiden akan semakin tergoda menambah kursi jabatan dan bukan memangkasnya.
“Dalam konteks itu, kabinet gemuk Presiden Prabowo adalah cermin politik pasca-reformasi kita, yaitu: sibuk menjaga koalisi, tapi belum tentu memperkuat kapasitas negara,” katanya.
Adapun Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor melihat penambahan anggota Kabinet Merah Putih untuk mempercepat program pemerintah yang menumpuk. Sehingga Prabowo menambah jabatan wamen dan badan baru untuk akselerasi. “Penambahan wamen itu mencakup hal-hal strategis yang menjadi ambisi. Atau cita-cita pembenahan dari sisi kementerian dalam negeri dan kesehatan,” kata dia saat dihubungi, Kamis, 9 Oktober 2025.
Setali tiga uang dengan Jaleswari, Firman khawatir penambahan badan itu bisa beririsan dengan struktur organisasi pemerintahan yang ada. Keadaan itu berpotensi membuat tumpang tindih, sehingga pekerjaan menjadi tidak efisien. “Dalam praktikya nanti justru tidak terlalu efisien dengan penambahan badan baru itu,” kata dia.
Menurut Firman, pemerintah seharusnya memberdayakan lembaga yang sudah ada di tengah situasi krisis ekonomi ini. Pemerintah bisa membuat lembaga yang ada lebih efektif dengan evaluasi tetap. “Dibuat lebih efektif dengan evolusi tetap yang memang betul-betul mengarah pada pembenahan yang menjadi target,” kata dia.
Firman mengatakan Prabowo juga akan sulit memberikan perhatian sepenuhnya kepada seluruh anggota kabinetnya. Sebab sudah menjadi rahasia umum Prabowo hanya bekerja dengan sedikit orang dan mempercayakan program strategis kepada orang di sekitarnya.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan editor: 1 Tahun Prabowo-Gibran, Survei Indostrategi: Pembukaan Lapangan Kerja Peroleh Skor Paling Rendah
