Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengungkapkan berbagai prestasi Indonesia selama nyaris 10 tahun di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam wawancara eksklusif dengan CNN Indonesia, Retno menjawab sejumlah pihak yang mengklaim bahwa politik luar negeri RI selama periode Jokowi bersifat inward-looking atau mengutamakan kepentingan domestik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Retno, kebijakan politik luar negeri Indonesia selama sepuluh tahun terakhit tidak semata-mata inward-looking. Justru, menurutnya Indonesia banyak “bergaul” dan ikut serta meramaikan forum besar dan penting internasional.
Retno menjabarkan beberapa contoh di antaranya Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota tak tetap dewan keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada periode 2019-2020. Indonesia juga terpilih lagi sebagai anggota dewan hak asasi manusia (HAM) PBB untuk kali kesekian.
Retno pun menyatakan Indonesia tidak mungkin eksis dalam keanggotaan badan-badan global tersebut jika hanya mementingkan persoalan dalam negeri.
“Bahkan yang terakhir capaian kita atau perolehan suara kita itu terbanyak 186 dari 193 negara. Hampir semua negara [memilih Indonesia]. Kalau kita enggak gaul, kita enggak mungkin dipilih dengan suara terbanyak seperti itu,” kata Retno kepada CNN Indonesia.
Selain terpilih sebagai anggota badan-badan dunia, Retno juga mengatakan Indonesia kerap melakukan berbagai upaya untuk menjembatani perbedaan dan menghadirkan perdamaian di dunia.
Contohnya yakni upaya Jokowi mendatangi Ukraina dan Rusia di tengah perang kedua negara yang meletus sejak Februari 2022 lalu.
“Kita juga sangat aktif untuk isu Palestina, dan lain-lain. Jadi intinya kita gaul, kita tahu dalam pergaulan ini banyak sekali perbedaan, dunia ini banyak sekali perbedaan yang di antaranya bahkan menjadi konflik bahkan menjadi perang,” ucap Retno.
Ia kemudian melanjutkan, “Di situlah Indonesia ini berusaha menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada dan ini betul-betul kelihatan pada saat kita menjadi presiden G20.”
Pada 2021, Indonesia terpilih menjadi presidensi G20, forum kerja sama 20 negara ekonomi utama dunia. Keketuaan itu dimulai sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.
Selama masa presidensi RI, G20 sukses mencapai sejumlah hal antara lain disepakatinya G20 Bali Leaders’s Declaration, yang berisi dana pandemi hingga komitmen dalam penanganan krisis iklim.
Kemudian beberapa komitmen investasi seperti investasi dari Jepang, Inggris, dan Korea Selatan untuk membangun Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta, serta kerja sama dengan Turki untuk pembangunan jalan tol Trans-Sumatra.
(rds/bac)
