TEMPO.CO, Jakarta – Calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sempat menyinggung catatan Mahkamah Konstitusi atau MK dalam sesi ketiga debat cawapres malam ini. Muhaimin menyinggung itu saat menjawab pertanyaan kebijakan yang akan diambil agar masyarakat desa mau tinggal di desa dan membangun desa.
“Terima kasih (pertanyaannya). Saya catat sedikit, yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi,” kata Muhaimin, dalam sesi ketiga debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Ahad malam, 21 Januari 2024.
Sebetulnya, kata Muhaimin, diawali dengan paradigma pembangunan di Indonesia apa. Menurut dia, dahulu Indonesia gagal di zaman Orde Baru karena pembangunan dimulai dari atas. Sementara pembangunan desa dimulai dari bawah.
“Dengan pembangunan dari bawah, kita yakin akan tumbuh kehidupan dari kemasyarakatan, ekonomi sosial budaya, yang akan terus terjaga dan lestari,” ujar Muhaimin, cawapres nomor urut satu yang berpasangan dengan Anies Baswedan itu.
Dia mengatakan, sejak mengawali Undang-Undang Pembangunan Desa, yang diikuti penerapan dana desa, yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan itu akan terbangun infrastruktur dan transformasi desa. “Dari desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri,” tutur dia.
Dia menyebutkan, saat ini telah ada 13 ribu desa tertinggal menjadi desa maju, desa mandiri. Sekarang tinggal empat ribu saja. “Ini bukti bahwa infrastrutur berjalan dengan baik dana desa kita berjalan dengan baik tinggal masyarakat desa,” ucap dia.
Iklan
Ke depan, dia menuturkan, disiapkan Rp 5 miliar untuk menaikkan anggaran dana desa per tahunnya. Sehingga bukan saja infrastrutur yang terbangun. Namun ada kehidupan ekonomi yang tumbuh melalui badan usaha milik desa (Bumdes).
“Melalui berbagai kegiatan wirausaha yang tumbuh, pertanian, peternakan, dan ekonomi kreatif tumbuh di desa sehingga orang tertarik di desa,” kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Dengan begitu, kata Muhaimin, infrastrutur beres, pembangunan sarana-prasarana tumbuh, pemerintahan memadai, dan desa terjaga menjadi komunitas yang membanggakan, kata Muhaimin. Sehingga masyarakat tidak tertarik pada urbanisasi. “Tapi kembali ke desa, membangun desa untuk pembangunan bangsa,” ucap dia.
Adapun isu Mahkamah Konstitusi selalu dikaitkan dengan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran. Hal ini bermula setelah putusan MK tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden minimal 40 tahun. Namun, Gibran yang baru berusia 36 tahun, tetap lolos dalam putusan tersebut ditambahkan frasa “pernah menjabat kepala daerah atau terpilih dalam pilkada”.
Pilihan Editor: Arsul Sani soal Keakraban dengan Anwar Usman: Sahabat Secara Personal
