Saturday, March 2, 2024
Google search engine
HomeBatamRapat Koordinasi dan Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penegakan Hukum Tindak...

Rapat Koordinasi dan Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Prov. Kepri

Batam – BATAMINSTA.COM. bertempat di Ballroom Hangtuah Hotel Panbil Kota Batam, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Prov.Kepri, Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemenkumham ini dihadiri Kepri sekitar 40 Peserta.

Rapat Koordinasi dan Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Prov.Kepri,

Hadir dalam kegiatan Brigjen Pol. Dr. Bambang Pristiwanto, S.H., M.M Asistem Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa, Deputi BidKor Kamtibnas, Kemenko Polhukam RI, AKBP Achmad Suherlan Kasubdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri, Andrival Agung Cakra N, S.Kom Plt. Kepala BP3MI Kepri, Dr. Muhd Dali, M.M (Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Kepri), Raja Hery Mokhrizal, S.H,.M.H (Kepala Kesbangpol Kepri),serta undangan lainnya.

Raja Herry Mokhrizal, S.H,.M.H Kepala Kesbangpol Kepri dalam sambutannya mengatakan, mengingat kondisi geografis Kepri sangat rentan terhadap terjadinya TPPO, raja
Herry berharap semoga rapat ini akan memberikan solusi terbaik dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Kepri terkait TPPO ujarnya.

ditempat yang sama Brigjen Pol. Dr. Bambang Pristiwanto, S.H., M.M Asistem Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa, Deputi BidKor Kamtibnas, Kemenko Polhukam RI menyampaikan Permasalahan TPPO dari tahun ke tahun meningkat, dari 2017-2022 terdapat 2605 kasus TPPO, dari jumlah 2605 tersebut 50.97% melibatkan anak sedangkan 46.14 % melibatkan perempuan sebagai korbannya tuturnya.

BACA JUGA:   Puluhan Pemuda di Batam Ditangkap dalam Razia Balap Liar di Mata Kucing

dia juga mengatakan, mengingat semakin canggihnya teknologi, adapun modus operandinya memanfaatkan internet seperti kasus yang sedang viral baru-baru ini yaitu love scamming, dan dengan korban WNI cukup banyak.

berdasarkan data Bareskrim Polri 85% terjadi di daerah perbatasan salah satunya Provinsi Kepri, daerah perbatasan merupakan daerah yang sangat rentan terhadap kejadian Penyelundupan Pekerja Migran (PMI). Banyak pekerja migran dengan nekatnya melakukan perjalanan melalui jalur non-prosedural melintasi batas negara melalui jalur darat dan perairan untuk bekerja. Aktivitas ini paling banyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara tutur Bambang Pristiwanto.

Khusus untuk Kepri, Pada 2020 -2023 terjadi 62 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 118 orang, dan dengan jumlah korban sebanyak 546 orang. Sebagian besar TPPO yang terjadi di
Kepri berkaitan dengan penempatan PMI Ilegal.

Tingginya aktivitas para PMI melalui jalur non-
prosedural melintasi batas negara disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan migrasi yang aman, termasuk bahaya TPPO dan penyelundupan PMI secara ilegal. Selain itu,
kurangnya pengamanan di wilayah perbatasan,
kurangnya kapasitas petugas, dan masih adanya oknum petugas dan masyarakat yang membantu penyelundupan PMI secara ilegal di wilayah perbatasan melalui jalur resmi dan tidak resmi.

BACA JUGA:   Jemaah Calon Haji Embarkasi Batam Mulai Berangkat ke Tanah Suci

Ia menuturkan Permasalahan yang harus dapat segera diselesaikan terkait TPPO Belum meratanya pemahaman dan persepsi aparat penegak hukum dalam mengindentifikasi dan menindaklanjuti kasus-kasus TPPO;
selain itu Kurangnya pemahaman dan kesadaran korban terhadap aktivitas TPPO, termasuk di dalam menjaga barang bukti sehingga seringkali sulit diproses.

AKBP Achmad Suherlan (Kasubdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri) mengatakan
Berdasarkan data penanganan kasus TPPO atau PMI yang ditangani oleh Polda Kepri periode 5 Juni s.d 3 Oktober 2023, Polda kepri telah menangani sebanyak 51 kasus dengan korban sebanyak 219 orang tersangka dan 80 orang.

Hampir semua korban adalah dari luar daerah, berangkat melalui pelabuhan resmi dengan dokumen kunjungan dan juga pelabuhan tikus yang begitu luas tanpa ada dokumentasi, ditambah adanya perubahan pada titik keberangkatan.

Andrival Agung Cakra N, S.Kom Plt. Kepala BP3MI Kepri mengatakan
Faktor mengapa masih banyak PMI yang memilih bekerja secara non prosedural di Kepri
serta Banyaknya permintaan pekerja dari perusahaan di luar negeri untuk pekerjaan low-skill kilang, perkebunan, PLRT.

BACA JUGA:   HARRIS Hotel Batam Center Tawarkan Paket Makan Malam Spesial Idul Adha

menurut Andrival Agung Cakra, Gaji yang ditawarkan lebih tinggi dibanding di dalam negeri khususnya dibandingkan gaji/upah di daerah asal, adanya sindikasi penipuan lowongan kerja di Kamboja/Thailand/Myanmar.
Mindset yang mengutamakan hasil instan tanpa mematuhi prosedur yang berlaku ujarnya.

Dr. Muhd Dali, M.M (Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepri mengatakan
TPPO berdasarkan Tujuan dalam negeri (internal traffciking) internal artinya perekrutan manusia untuk tujuan diperdagangkan yang masih dalam satu wilayah negara tertentu, ia misalnya dari desa ke kota, dari kota kecil ke kota besar atau dari kawasan miskin ke kawasan industri yang lebih maju ucapnya.

Muhd Dali juga mengatakan, Upaya pencegahan kekerasan termasuk TPPO yang di lakukan diantaranya Pendidikan wajib belajar 12 Tahun
Melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan termasuk TPPO melalui berbagai media baliho, banner, media cetak, media elektronik, media sosial, dan Radio tutupnya. (*)

BERITA TERKAIT

BERITA POPULER