TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta anak buahnya memperbaiki komunikasi publik dan media. Dia mewanti-wanti jangan sampai rakyat mendapatkan opini dan narasi yang tidak benar.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono usai bertemu dengan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 24 Maret 2025.
“Presiden meminta untuk memperbaiki komunikasi. Komunikasi harus disampaikan. Jangan sampai rakyat digiring oleh opini-opini dan narasi-narasi yang enggak benar gitu loh,” kata politikus Gerindra ini di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin, 24 Maret 2025.
Sudaryono mencontohkan narasi dengan komunikasi yang baik itu adalah dengan menyampaikan program secara utuh beserta keberhasilannya. Dia lantas mencontohkan hal yang diklaim sebagai keberhasilan Kementerian Pertanian.
“Misalnya dari sisi saya. Pemerintah sekarang swasembada. Harga gabah bagus. Sementara negara lain krisis beras. Ini yang perlu disampaikan,” kata dia.
Meski begitu, Sudaryono mengatakan, pemerintah tetap menjamin kebebasan berekspresi. Masyarakat berhak mengkritik dan memberi opini asal tidak ada unsur ujaran kebencian.
Namun, pemerintah di sisi lain masih memiliki hak jawab dengan menyampaikan program yang dikerjakan.
Sudaryono pun membantah permintaan Prabowo memperbaiki komunikasi didasari sejumlah pejabat yang blunder ketika menanggapi suatu kasus atau menjelaskan kebijakan pemerintah. Sudaryono justru mengklaim, pemerintah banyak melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat.
“THR Ojol misalnya. Dalam sejarah baru ada tahun ini THR Ojol. Meski yang memberikan adalah perusahaan, tapi kan ada kehendak dan keinginan dari pemerintah,” kata dia.
Koalisi masyarakat sipil sebelumnya mengkritik gaya komunikasi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam merespons teror kepala babi yang dikirimkan ke redaksi Tempo. Pernyataan yang disampaikan Hasan dinilai tak patut dan nir empati atas situasi yang terjadi.
“Kami mengecam keras sikap arogansi yang disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, atas peristiwa teror kepala babi di kantor Tempo,” ujar koalisi dalam pernyataan resmi, Sabtu 22 Maret 2025.
Menurut koalisi, selain tidak berempati, pernyataan Hasan Nasbi yang seolah menyuruh memasak kepala babi yang tergeletak di jalan itu juga melanggar prinsip kebebasan pers. Pernyataan tersebut dinilai cenderung merendahkan dan tidak patut disampaikan oleh seorang Kepala Kantor Komunikasi Presiden.
“Untuk itu kami mengingatkan kepada Presiden bahwa pernyataan ini sama sekali tidak seharusnya didiamkan, karena mengandung unsur kebencian terhadap kelompok jurnalis atau media yang kritis,” ujar koalisi lagi.
Koalisi juga menilai ungkapan yang disampaikan Hasan Nasbi menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah, yang diwakili Kantor Komunikasi Kepresidenan, terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Bukannya menyampaikan, setidaknya sikap keprihatinan terhadap teror tersebut, justru seakan mendukung tindakan teror tersebut.
