TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto batal melantik lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Jawa Barat, Senin, 28 Juli 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pembatalan dilakukan karena Prabowo akan menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Jakarta, Senin sore.
“Iya (batal). Presiden akan melakukan pertemuan penting dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim sore ini di Jakarta. Tentu memerlukan persiapan untuk pertemuan tersebut,” kata dia dalam pesan singkat, Senin, 28 Januari 2025.
Prabowo Subianto pagi ini sebetulnya akan melantik sekaligus memberikan arahan kepada Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII. Namun, dibatalkan karena Anwar Ibrahim akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada 28-29 Juli 2025. Anwar akan bertemu dengan Prabowo untuk melakukan konsultasi tahunan ke-13 antara Indonesia dan Malaysia.
Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra), konsultasi itu dilakukan untuk mempererat kerja sama kedua negara dalam berbagai bidang. Bidang itu antaranya perdagangan dan industri, pertahanan dan keamanan, interkoneksi, keamanan pangan, serta pendidikan.
“Para pemimpin juga diharapkan untuk bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama,” kata Wisma Putra dikutip Ahad, 27 Juli 2025.
Selain mengikuti konsultasi tahunan, Prabowo dan Anwar akan menyaksikan pertukaran empat nota kesepahaman (MoU) dalam sektor perbatasan darat, kerja sama kesehatan, serta teknologi informasi dan komunikasi.
Jumat, 27 Juni 2025 lalu, Prabowo juga menerima kunjungan resmi Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta. Pada pertemuan itu, Prabowo dan Anwar membahas masalah bilateral kedua negara, regional ASEAN, dan juga global.
“Kami tukar pandangan dan ternyata dalam banyak hal, hampir semua hal pandangan Indonesia dan Malaysia sama,” ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers bersama.
Masalah kawasan Ambalat menjadi salah satu isu yang dibahas. Prabowo dan Anwar menyepakati pendekatan melalui skema kerja sama ekonomi bersama. “Contoh masalah Ambalat, kita sepakat bahwa sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang kita sebut joint development. Apapun yang kita ketemu di laut itu, kita akan bersama-sama mengeksploitasinya,” ucap Prabowo.