Daftar Isi
Jakarta, CNN Indonesia —
Perumahan rakyat menjadi topik yang sedang hangat dibicarakan oleh sejumlah pejabat politik hingga masyarakat.
Aturan baru soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai polemik di tengah-tengah kebutuhan masyarakat yang semakin mahal.
Sebab, beleid itu disebut bakal memotong gaji pekerja sebesar tiga persen setiap bulan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika berkaca pada beberapa negara, Korea Utara sebagai negara otoriter pun turut menyediakan perumahan rakyat. Namun, mereka memberikannya secara cuma-cuma.
Lantas, bagaimana tetangga RI menyikapi masalah perumahan rakyat?
Malaysia
Sebagai salah satu negara tetangga RI, Malaysia juga menghadapi masalah serupa soal perumahan rakyat.
Masalah yang dihadapi Malaysia terkait perumahan rakyat antara lain ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan, konstruksi baru dengan harga yang kurang terjangkau, dan kenaikan harga yang melampaui pendapatan rumah tangga.
Direktur Eksekutif KGV International Property Consultants, Samuel Tan, menyatakan pemerintah Malaysia harus mengkaji ulang makna dari “perumahan terjangkau” yang kerap membuat bingung masyarakat.
“Hal pertama, kita perlu mendefinisikan perumahan yang terjangkau dengan benar. Apa itu perumahan yang terjangkau? Rumah seharga RM400,000 yang dekat dengan kawasan perkotaan bisa dianggap terjangkau, namun dianggap mahal di pinggiran kota,” kata Samuel seperti dikutip dari NST.
Samuel juga menganggap pemerintah cenderung tidak memerhatikan aspek geografis yang berpengaruh terhadap harga perumahan.
Ia lantas meminta ke pemerintah Malaysia untuk mengkaji ulang aturan perumahan rakyat. Samuel menilai subsidi silang yang tidak adil membuat harga perumahan mengalami kenaikan di tengah pasar yang semakin kompetitif.
Samuel melihat perumahan rakyat sebaiknya dibangun bertahap seraya dengan kebijakan yang lebih matang.
“Untuk mengatasi masalah ini dengan lebih baik, pemerintah federal dan negara bagian perlu menyusun beberapa kebijakan atau peraturan untuk pengalihan tanah tersebut,” tambah Samuel.
Ia juga menekan upaya untuk menjalin kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan pembeli swasta.
Singapura
Sebagai negara maju dan tetangga RI, Singapura juga memiliki masalah serupa terkait perumahan rakyat.
Harga perumahan dilaporkan melonjak drastis ketika masa Pandemi COVID-19. Hal itu menyusul dari tingkat permintaan yang kian tinggi.
Menteri Pembangunan Nasional Singapura, Desmond Lee, mengungkap bahwa harga rumah dan suku bunga di Singapura diperkirakan naik sampai waktu yang tak menentu.
“Kami memperkirakan (suku bunga) akan tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama, dan tingkat suku bunga yang kami lihat berkisar antara 3,7 persen dan 4,4 persen, sehingga hal ini akan berdampak,” ungkap Lee seperti dikutip dari Strait Times.
Singapura memiliki badan yang mengurus hal ini bernama Housing and Development Board (HDB). HDB bertugas sebagai agensi perumahan rakyat untuk merekomendasi jenis rumah hingga mengurus soal penataan ruang perumahan rakyat.
Sistem HDB disebut sebagai metode yang efektif mengatasi masalah krisis perumahan rakyat. Sebab, metode ini menerapkan sentralisasi pembangunan perumahan rakyat tanpa melibatkan pihak lain.
Kendati demikian, harga perumahan dapat terjaga dan diawasi langsung oleh pemerintah Singapura.
Australia
Meskipun terletak cukup jauh, Australia disebut memiliki masalah yang sama seperti dua negara tetangganya.
Melansir dari ABC Net, Australia mencoba atasi permasalahan tersebut tak hanya melalui kebijakan melainkan dengan struktur bangunan.
Seperti yang diungkapkan seorang Arsitek Paul Focic, dia berkontribusi dalam membuat struktur bangunan vertikal dan diberi nama ‘desa vertikal kecil.’
Focic menilai tipe rumah tersebut bisa mengatasi masalah krisis perumahan yang terbatas karena perihal lahan.
“Itu benar-benar merupakan ambisi utama kami. Pada dasarnya, kami menganggap perumahan adalah hak asasi manusia,” ungkap Focic.
Pemerintah Australia juga berupaya untuk menyalurkan AU$10 miliar melalui Housing Australia Future Fund (HAFF) untuk mengatasi hal tersebut.
Namun, Ekonom Universitas Queensland John Quiggin mempunyai pendapat lain. Ia mengatakan dana sebesar itu sengaja dirancang agar terlihat lebih besar namun tak langsung digunakan secara efektif.
“Jika ini sesuai dengan skala yang [pemerintah] katakan, ketika orang-orang membicarakan krisis perumahan, mereka akan berkata ‘kita sudah memberikan $10 miliar, kita benar-benar melakukan sesuatu’,” kata Quiggin.
“Tetapi sejauh yang saya lihat, ketika harga rumah naik, tidak ada lagi yang membicarakan pendanaan,” tambahnya.
Peneliti RMIT dari Center for Urban Research, Liam Davies, juga berpendapat bahwa kebijakan tentang perumahan rakyat saat ini hanya akan memperlambat penurunan jumlah perumahan dan tidak membalikkan penurunan itu.
Sampai saat ini, Australia masih mengkaji ulang berbagai kebijakan untuk mengatasi krisis perumahan. Para pengamat pun masih menilai masyarakat akan masih merasa kesulitan untuk menemukan rumah yang terjangkau pada masa kini.
Â
(val/dna)
