Jakarta, CNN Indonesia —
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal kemungkinan ada premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) atau ormas yang melakukan premanisme di wilayah ibu kota RI tersebut.
Pramono memastikan Pemprov Jakarta akan hadir dalam memberantas praktik premanisme berkedok ormas.
Ia menyatakan Satpol PP dengan aparat kepolisian senantiasa bekerjasama di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Pemerintah Jakarta pasti hadir. Karena kerja sama antara Satpol PP dengan aparat kepolisian dan itu di lapangannya terjadi,” kata Pramono di Kebon Melati, Jakarta, Senin (26/5).
Menurut Pramono, praktik-praktik itu di Jakarta bukanlah merupakan isu yang perlu diperhatikan lebih lanjut.
Pramono menekankan bahwa yang terpenting ialah siapapun harus taat dan tunduk pada aturan main.
Sebelumnya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto meminta agar kepala daerah hingga Polda tak segan untuk bersikap tegas terhadap ormas yang bikin rusuh.
Bima meminta kepala daerah berkoordinasi dengan Forkopimda, Kapolres, hingga militer setempat. Menurut dia, pemerintah harus memastikan tak ada ormas yang bertindak semena-mena.
“Kami minta kepala daerah berkoordinasi dengan Forkopimda, dengan Kapolres, Dandim, Kajari semua untuk memastikan langkah-langkah hukum, tidak ada pembiaran bagi ormas ormas yang melanggar hukum,” kata Bima di kompleks parlemen, Senin (5/5).
Bima tak menampik bahwa pihaknya turut menerima aduan soal aksi premanisme yang dilakukan ormas. Namun, dia enggan menyebutkan nama ormas tersebut.
Sementara itu, Polda Metro Jaya dan Polres jajaran menangkap 3.559 orang terkait aksi premanisme selama dua pekan pelaksanaan Operasi Berantas Jaya atau pada 9-23 Mei 2025.
“Dari hasil penanganan Operasi Berantas Jaya perlu saya sampaikan yang berhasil kita amankan ada kurang lebih sebanyak 3.599 orang yang terlihat dalam kasus premanisme,” kata Karoops Polda Metro Jaya Kombes I Ketut Gede Wijatmika kepada wartawan, Senin (26/5).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.251 orang tersebut dilakukan pembinaan dengan rincian 59 orang dibina Polda Metro Jaya dan 3.192 orang dibina jajaran Polres.
“Dari 3.599 tersebut, telah diterapkan sebagai tersangka 348 orang dengan rincian 83 orang ditetapkan oleh Polda, sedangkan 265 orang yang ditetapkan tersangka oleh jajaran Polres,” ucap Wijatmika.
Dari ratusan tersangka itu, 56 di antaranya itu merupakan anggota ormas yakni, 31 dari Pemuda Pancasila (PP), 10 orang dari FBR, 11 orang dari Trinusa, satu orang dari BPPKB, satu orang dari GBNI, satu orang dari GRIB Jaya, dan satu orang dari Gibas.
Wijatmika menyebut pihaknya juga turut menerbitkan 1.801 atribut ormas berupa spanduk dan bendera yang dipasang di ruang publik. Kemudian, sebanyak 130 posko ormas ilegal atau tidak sesuai aturan juga dibongkar.
Operasi pemberantasan premanisme yang dilakukan Polda Metro Jaya itu juga dilakukan serentak sejak bulan lalu di seluruh wilayah Polda dan jajaran di Indonesia. Itu merupakan perintah dari Mabes Polri untuk menjamin keamanan di lingkungan masyarakat, terutama untuk menjamin keberadaan investasi di Indonesia.
(mnf/kid)
