Jakarta, CNN Indonesia —
Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, mengatakan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sedang menyeret negaranya ke dalam bencana ekonomi dan sosial.
Dia berujar pemerintah mengabaikan semua peringatan para profesional, seperti sebelum serangan Hamas 7 Oktober terjadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Saya meminta para menteri di kabinet untuk menentang undang-undang tantang pembebasan dinas militer. Jika tidak, bencana ini akan jadi kesalahan mereka,” kata Lapid di X, seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (26/3).
Undang-undang yang dimaksud Lapid merupakan rancangan undang-undang yang bakal memperpanjang usia bagi Yahudi Haredi ultra-Ortodoks untuk mengikuti wajib militer. Mereka akan diminta menjalani wajib militer hingga usia 35 tahun, dari sebelumnya 26 tahun.
RUU ini juga akan memastikan bahwa laki-laki Haredi yang gagal mendaftar tidak akan menghadapi sanksi pidana.
Ini merupakan kritik kesekian yang dilayangkan Lapid terhadap pemerintahan Netanyahu maupun Netanyahu sendiri.
Lapid kerap menyerukan pemecatan Netanyahu lantaran menganggap PM penerusnya itu tak becus menjaga keamanan Israel sehingga kebobolan Hamas.
“Netanyahu tidak bisa tetap menjadi Perdana Menteri Israel. Kita memerlukan pemerintahan untuk pemulihan nasional. Dia harus mundur sekarang,” kata Lapid melansir CNN.
Menurut Lapid, pemerintahan saat ini tidak benar-benar berfungsi. Justru lembaga Israel yang melakukan berbagai hal dengan benar.
“Kita perlu mengubah pemerintahan,” tegas dia.
(blq/bac)
