Jakarta, CNN Indonesia —
Demonstrasi Gen Z di Nepal berhasil melengserkan Perdana Menteri Sharma Oli dari posisinya.
Bahkan Menteri Keuangan yang juga wakil PM Bishnu Prasad Paudel sempat diarak massa dan ditelanjangi. Hal itu menjadi puncak kemarahan warga atas sikap dan gaya hidup keluarga pejabat di negara di bawah kaki Himalaya itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal, pemerintahan Nepal didominasi kekuasaan partai komunis Unified Marxist-Leninist/CPN-UML dan Partai Komunis Nepal (Maoist Centre). Sharma Oli dan Paudel keduanya berasal dari CPN-UML. Nama Marx, Lenin bahkan Mao jelas perpaduan tiga pemimpin komunis dunia yang berideologi sosialis. Mereka berasal dari Jerman, Rusia dan China.
Meski secara ideologi beraliran sosialis, namun dalam gaya hidup mereka ternyata hedonis.
“Mereka hidup dalam kemewahan sementara kita kesulitan untuk bertahan. Mereka bisa membeli hotel Hilton bahkan kita saja kesulitan bayar sewa. Pohon Natal dari Gucci, Chanel, Birkin. Dari mana uangnya? Kalau itu uang bersih, mengapa hanya dimiliki segelintir orang kaya? Mengapa beberapa orang telanjang kaki dan yang lain hidup mewah. Ini adalah perjuangan kita,” begitu kutipan dari salah satu video yang beredar di sana.
Bahkan anak-anak pejabat pun sangat suka flexing memamerkan mobil mewah, berlibur dan sekolah ke luar negeri di tengah penderitaan rakyat. Hingga muncul sebutan baby kids dan baby nepo bagi anak-anak pejabat di sana.
Sukses gulingkan Monarki
Salah satu ideologi komunis dan sosialis adalah anti terhadap monarki yang menggambarkan feodalisme. Dan, itu pula yang terjadi dengan Partai Komunis Nepal (Pusat Maois).
Mereka sukses untuk menggulingkan monarki Nepal dan menggantinya dengan pemerintahan yang dipilih secara demokratis pada 2008 silam.
Dikutip Britannica, Partai Komunis Nepal (Maois), atau CPN (M), didirikan oleh Pushpa Kamal Dahal-juga dikenal sebagai Prachanda tahun 1994.
Banyak warga Nepal bahkan tidak menyadari keberadaan kelompok tersebut hingga Februari 1996, ketika CPN (M) melancarkan perang gerilya yang mengguncang negara.
Kelompok tersebut menghancurkan gedung-gedung, mencuri mata uang, dan membunuh warga sipil. Pemberontakan tersebut berlangsung dari 1996 hingga 2006 dan mengakibatkan kematian lebih dari 12.000 warga Nepal.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengkritik CPN (M) atas dugaan penggunaan tentara di bawah umur, beberapa di antaranya berusia 12 tahun.
Untuk merebut kekuasaan politik dan mengalahkan kekuatan pemerintah pusat, CPN (M) mengusulkan apa yang disebutnya “Jalur Prachanda”, yang menggabungkan indoktrinasi massa dengan pemikiran Marxis, Leninis, dan Maois serta pembangunan pangkalan militer di daerah pedesaan.
Namun setelah berkuasa, para Marxist-Leninis-Maoist ini justru terlena dengan kekuasaan hingga menjalani hidup hedonis. Rakyat Nepal yang miskin harus membayar mahal gaya hidup para pejabat itu.
(imf/bac)