Daftar Isi
Jakarta, CNN Indonesia —
Surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu masih menjadi sorotan berita internasional.
Agresi brutal Israel ke Jalur Gaza Palestina dan Lebanon juga masih menjadi perhatian. Berikut kilas berita internasional pada Kamis (28/11):
Tambah Lagi, Daftar Negara yang Tolak Bantu ICC Tangkap Netanyahu
Mahkamah Pengadilan Internasional (International Criminal Court/ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan yang ditujukan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, pada Rabu (20/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Surat perintah ini dikeluarkan menyusul agresi brutal Israel di Gaza yang hingga kini telah menewaskan lebih dari 44 ribu warga Palestina di Gaza, terutama perempuan dan anak-anak.
Perintah penangkapan PM Netanyahu ini mesti dipatuhi oleh 124 negara di dunia yang menjadi anggota ICC. Dengan kata lain, negara-negara itu wajib menangkap Netanyahu untuk diserahkan kepada ICC.
Israel: Kami Bisa Musnahkan Setengah Populasi Gaza dalam 2 Tahun
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan negaranya akan memangkas setengah populasi Jalur Gaza, Palestina, dalam waktu dua tahun.
Dalam pernyataan di pertemuan Dewan Yesha pada Rabu (27/11), Smotrich berjanji akan mengurangi jumlah penduduk di Jalur Gaza hingga setengahnya demi warga Israel. Hal itu dikatakan Smotrich kala agresi brutal Israel di Jalur Gaza sejak Oktober 2023 lalu telah menewaskan lebih dari 44 ribu warga Palestina di wilayah itu, terutama anak-anak dan perempuan.
Dia menegaskan kembali seruannya bahwa Israel “bisa dan harus menduduki Jalur Gaza.”
“Kita tidak perlu takut dengan kata ini (pendudukan). Adalah hal yang memungkinkan untuk menciptakan situasi di mana populasi Gaza akan berkurang setengah dalam waktu dua tahun,” ucap dia, seperti dikutip Middle East Eye (MEE).
Masuk Kabinet Trump, Elon Musk Beber Siapa Saja yang Bakal Ia Pecat
CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk, mengungkap daftar nama pegawai negeri sipil (PNS) Amerika Serikat yang akan dia pecat ketike resmi menjabat sebagai pimpinan Departemen Efisiensi Pemerintah kabinet presiden terpilih Donald Trump.
Musk pekan lalu mengunggah ulang dua unggahan di X yang mengungkapkan nama dan identitas lain PNS yang memegang jabatan terkait iklim.
Akun para pegawai pemerintah tersebut langsung jadi target serangan warganet sampai-sampai satu dari empat pegawai menghapus akun media sosialnya.
(tim/rds)
