Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak pemerintahan Prabowo Subianto untuk mencabut kebijakan subsidi motor listrik dan mengalihkannya ke angkutan umum.
Pasalnya, kebijakan untuk motor listrik dinilai kontra-produktif dan tidak menjawab masalah penurunan daya beli masyarakat. Belum lagi, sepanjang tahun pertama pemerintah Prabowo-Gibran berjalan, janji adanya subsidi angkutan umum—bahkan gratis—belum terealisasi.
Ketua Umum MTI Tory Damantoro merekomendasikan tiga langkah konkret untuk pemerintah, yakni menghentikan subsidi motor listrik dan mengalihkan alokasi anggarannya menjadi subsidi angkutan umum nasional untuk pembangunan, penyelenggaraan, maupun pengelolaannya.
“Ketiga, jadikan subsidi angkutan umum sebagai program prioritas untuk pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial yang berdampak nyata pada pengentasan kemiskinan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (11/9/2025).
Menurutnya, di tengah tabungan masyarakat yang habis dan tekanan inflasi, pemerintah justru mendorong konsumsi baru melalui subsidi motor listrik. Kondisi tersebut justru akan memberi beban baru, bukan obat bagi rakyat yang butuh kebijakan untuk meringankan pengeluaran, dan menambah pendapatan.
Terlebih subsidi untuk produk konsumtif (motor) justru menciptakan liabilitas baru seperti cicilan dan biaya perawatan, bukan menyelesaikan masalah pokok penurunan pendapatan.
Padahal, lanjut Tory, subsidi angkutan umum adalah cara paling efektif untuk pengentasan kemiskinan struktural.
Biaya transportasi yang dihemat akan langsung dialihkan untuk makan, sekolah anak, atau berobat.
“Ini stimulus ekonomi riil yang langsung dirasakan di tingkat akar rumput dan memiliki multiplier effect yang luas,” tambahnya.
Mirisnya lagi, sejalan dengan menurunnya anggaran transportasi dan berdampak pada memotong subsidi angkutan umum adalah langkah mundur yang membunuh budaya penggunaan transportasi umum yang sudah mulai tumbuh.
Dengan demikian, subsidi angkutan umum adalah kebijakan riil yang langsung meringankan beban masyarakat. Di mana setiap penurunan tarif angkutan secara langsung menaikkan alokasi pendapatan yang siap dipakai alias disposable income untuk kebutuhan lain.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Wilayah MTI Djoko Setijowarno menuturkan bahwa masyarakat memaknai stimulus sebagai cara untuk memperluas lapangan kerja dan menaikkan pendapatan, yang mana motor listrik tidak bisa menjawab itu.
Subsidi justru menggerus APBN yang bisa dialokasikan untuk program yang lebih mendesak seperti pengentasan kemiskinan.
MTI mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan bahwa biaya transportasi menggerogoti 30%—40% pendapatan warga miskin perkotaan.
“Kami prihatin, pemotongan subsidi angkutan umum justru sedang terjadi di beberapa daerah. Ini menggagalkan budaya baik yang sudah dibangun susah payah. Pemerintah pusat harus memimpin dengan contoh, mengalihkan subsidi motor listrik untuk memperkuat layanan angkutan umum, bukan melemahkannya,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan pemerintah akan menyertakan insentif untuk motor listrik dalam paket stimulus ekonomi. Salah satu dari paket insentif untuk menggerakkan ekonomi masyarakat itu rencananya bakal segera disalurkan.
Dirinya mengungkap telah menerima surat dari Kementerian Perindustrian mengenai aturan soal pemberian insentif tersebut. Hal itu sejalan dengan rencana penyaluran stimulus ekonomi pada kuartal III/2025.