WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan kekosongan satu posisi wakil ketua DPR setelah Adies Kadir dinonaktifkan tidak mengganggu kinerja parlemen.
Menurut Idrus, kepemimpinan di DPR bersifat kolektif kolegial. Adapun istilah itu mengacu pada konsep setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama. “Jadi tidak berarti misalkan satu (nonaktif), kemudian lain tidak jalan, tidak seperti itu,” kata Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Menurut dia, kepemimpinan kolektif kolegial menekankan bahwa ketidakaktifan satu pimpinan tidak akan menghambat mekanisme-mekanisme yang berjalan. “Dan juga tidak mengganggu produktivitas yang ada,” kata Idrus.
Golkar menonaktifkan Adies Kadir sebagai anggota DPR per 1 September 2025. Pengumuman ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Muhammad Sarmuji.
Adies menjadi salah satu anggota Dewan yang disorot publik ihwal pernyataannya terkait tunjangan fantastis anggota DPR bersama empat legislator lain seperti Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya.
Adies Kadir dikritik lantaran keterangan dia soal gaji dan tunjangan DPR yang membingungkan masyarakat. Kala itu, Adies menghitung biaya kos di sekitar Senayan, Jakarta, dengan asumsi harga Rp 3 juta per hari.
“Rp 3 juta itu sudah paling murah. Kalau dikalikan satu bulan dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti kurang lebih Rp 78 juta. Mereka masih nombok,” ucap Adies pada Selasa, 19 Agustus 2025. Tak lama, Adies langsung meralat pernyataannya.
Selama hampir dua bulan terakhir, agenda-agenda rapat, sidang, maupun audiensi di DPR hanya dihadiri oleh pimpinan DPR yang tersisa—Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Fraksi NasDem Saan Mustopa, dan Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal.
Misalnya, pimpinan DPR menerima audiensi sembilan serikat pekerja ojek online hari ini, Selasa, 9 September 2025. Hadir dalam audiensi itu Dasco, Saan, dan Cucun. Kemudian, sidang paripurna khusus dalam rangka penyampaian laporan kinerja DPR tahun sidang 2024–2025 yang dihelat pada 2 Oktober 2025 lalu hanya dihadiri oleh keempat pimpinan DPR tersebut.