Jakarta, CNN Indonesia —
Israel masih bisa menyerang milisi Hizbullah di Lebanon meski mereka sepakat gencatan senjata yang mulai berlaku pada Rabu (27/11).
Salah satu poin dalam kesepakatan ini menyinggung Israel dan Lebanon bisa menyerang jika mereka terancam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Komitmen ini tidak menghalangi Israel maupun Lebanon untuk melaksanakan hak hakiki mereka untuk membela diri, sesuai dengan hukum internasional,” demikian poin dalam kesepakatan itu, dikutip Times of Israel.
Membela diri sering menjadi alasan atau klaim suatu pihak menyerang pihak atau wilayah tertentu.
Israel berulang kali menggunakan alasan hak membela diri saat dikecam habis-habisan karena melancarkan agresi ke Palestina.
Pemerintahan Benjamin Netanyahu juga memakai narasi serupa saat melancarkan serangan intensif pada September lalu dan menginvasi Lebanon selatan pada 1 Oktober.
Lebanon selama ini menolak gagasan bahwa Israel punya hak menyerang negara itu sesuka hati. Mereka menyebut tindakan Negeri Zionis bisa menjadi pelanggaran terhadap kedaulatan.
Dalam laporan Al Jazeera disebutkan Israel menuntut hak menyerang Lebanon untuk “menegakkan” ketentuan gencatan jika tentara Lebanon dan satuan tugas internasional gagal mengusir Hizbullah dari perbatasan.
Hizbullah harus mundur dari selatan Sungai Litani yang merupakan perbatasan Israel-Lebanon.
Kesepakatan gencatan itu pula menyebut bahwa kelompok satuan tugas (satgas) yang dipimpin Amerika Serikat dan Prancis, akan ikut mengawasi penerapan gencatan senjata ini. Satgas ini akan berkoordinasi dengan pasukan Lebanon yang telah diberi lebih banyak peran dalam kesepakatan tersebut.
Menurut kesepakatan tersebut,militer Lebanon akan menjadi satu-satunya badan bersenjata dan mengambil alih semua aktivitas terkait senjata di negara tersebut.
Tak hanya itu, kesepakatan ini mencakup pemerintah Lebanon punya wewenang untuk membongkar infrastruktur yang dianggap ilegal hingga mengawasi keluar-masuk senjata ke negara tersebut.
Menanggapi poin-poin tersebut, para ahli menyebut menerima tuntutan Israel berarti memberi “otorisasi” internasional terhadap mereka untuk secara rutin melanggar kedaulatan Lebanon.
“Kita mungkin memasuki fase baru, mungkin Suriahisasi [menjadikan Lebanon seperti Suriah],” kata pakar Lebanon dan hubungan internasional di Universitas Saint Joseph Lebanon, Karim Batar, dikutip Al Jazeera.
Israel menyetujui kesepakatan gencatan usai melalui diskusi internal dan pemungutan suara di parlemen pada Selasa (26/11). Sebelumnya, Hizbullah lebih dulu sepakat dengan gencatan itu.
Hizbullah mengklaim gencatan senjata ini sebagai kemenangan mereka atas Israel.
(isa/bac)
