Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan mempertahankan keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah kekhawatiran sejumlah kalangan terhadap defisit APBN yang berpotensi melampaui batas 3% terhadap PDB.
Untuk diketahui, program MBG dirancang dengan pagu anggaran senilai Rp335 triliun. Anggaran program prioritas Presiden Prabowo itu merupakan salah satu yang terbesar di antara program dan kementerian/lembaga lain.
Di tengah gejolak perang, sejumlah kalangan meminta agar pemerintah memangkas bahkan menghentikan MBG. Sebab, pemerintah dinilai perlu efisiensi di tengah potensi membengkaknya belanja subsidi BBM untuk masyarakat akibat kenaikan harga minyak.
Kendati demikian, Presiden Prabowo memandang komitmennya untuk terus melanjutkan MBG adalah bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Dia menilai program ini tidak hanya ditujukan untuk mengatasi persoalan gizi dan stunting, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi rakyat.
Di tengah berbagai kritik dan tantangan fiskal, Presiden ke-8 itu menekankan bahwa program ini tetap menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda enggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat. Saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa, saya lihat. Umurmu berapa? 11 tahun. Badannya anak 4 tahun. Saya aku yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kami ada,” ujarnya dalam dialog bersama para tokoh dan jurnalis senior di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari siaran pers, Minggu (22/3/2026).
Selain dampak sosial, Presiden mengklaim program MBG memiliki dampak ekonomi yang luas melalui penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari dapur produksi hingga rantai pasok pangan.
Prabowo memperkirakan pada puncaknya nanti MBG akan menciptakan 1,5 juta lapangan kerja. Hal ini diwujudkan melalui penciptaan hingga 30.000 sampai 31.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG.
Setiap dapur nantinya diperkirakan bisa mempekerjakan hingga 50 orang karyawan.
“Itu sudah 1,5 juta kerja. Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier antara 5-10 vendor tiap dapur yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja,” klaim Prabowo.
Kendati demikian, Prabowo mengakui masih terdapat kekurangan dalam implementasi program. Namun, menurutnya pemerintah telah mengambil langkah tegas untuk melakukan penertiban.
“Ada 1.000, lebih 1.000 (dapur) yang sudah kami tutup,” ungkapnya.
Presiden juga menegaskan, pembiayaan program ini tidak berasal dari utang baru, melainkan dari efisiensi dan pengurangan kebocoran anggaran negara.
“Uang kami ada. Tinggal kami organisir, kami kurangi kebocoran,” tegas Prabowo.
Menurut Presiden, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya kelompok bawah yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.
“Rakyat kami sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan daripada ekonomi kita,” pungkas Prabowo.
Saran Para Ekonm soal Risiko Defisit APBN
Sebelumnya, para lembaga kajian ekonomi Indonesia memperkirakan defisit APBN bisa melebar hingga melampaui batas 3% terhadap PDB. Ini berpeluang terjadi melalui dampak perang berkepanjangan terhadap harga minyak dunia maupun nilai tukar rupiah.
Untuk diketahui, defisit APBN 2026 ditargetkan mencapai Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Target itu ditetapkan berdasarkan di antaranya asumsi nilai tukar rupiah pada level Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS), dan harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) US$70 per barel.
Dalam kajian terbaru Center of Reform on Economics (Core) Indonesia bertajuk Awas Efek Domino Konflik Timur Tengah, lembaga tersebut melakukan simulasi dampak perang terhadap defisit APBN. Ada tiga asumsi nilai tukar yang digunakan yakni Rp16.800, Rp17.000 dan Rp18.500 per dolar AS.
Sementara itu, terdapat empat skenario kenaikan harga minyak sejalan dengan eskalasi perang yakni US$72 per barel, US$87 per barel, US$105 per barel apabila penutupan Selat Hormuz berlanjut, dan terburuk US$130 per barel.
Dari hasil simulasi, Core mendapati beban subsidi energi berpotensi membengkak hingga hampir tiga kali lipat dari angka baseline yaitu Rp210 triliun menjadi Rp656 triliun. Ini bisa terjadi apabila skenario terburuk depresiasi rupiah menyentuh Rp18.500 per dolar AS.
“Yang lebih mengkhawatirkan, defisit APBN sudah berpotensi melampaui ambang batas 3% terhadap PDB bahkan pada Skenario 2, ketika harga minyak US$87 per barel. Pada kondisi nilai tukar Rp17.000 per dolar AS dengan harga minyak di level US$87 per barel, defisit APBN diproyeksikan mencapai 3,13% terhadap PDB,” dikutip dari kajian tersebut, Selasa (17/3/2026).
Core pun memberikan sepuluh rekomendasi jangka pendek. Salah satunya adalah menjaga batas defisit tidak melewati 3% dengan meninjau kembali alokasi anggaran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Kedua program tersebut secara total menyerap anggaran sekitar Rp418 triliun, sehingga menjadi belanja pemerintah pusat yang paling relevan untuk dievaluasi,” bunyi kajian tersebut.
Senada, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) juga memperkirakan defisit APBN 2026 bisa tembus melebihi 3,5% terhadap PDB apabila tidak adanya revisi anggaran. Salah satu anggaran yang disoroti adalah MBG.
Melalui analisis bertajuk ‘Dampak Perang Iran-AS Terhadap Perekonomian Indonesia’, LPEM UI menerangkan bahwa kenaikan harga minyak dunia ini paling terpengaruh akibat penutupan Selat Hormuz. Sebesar 25% perdagangan minyak dunia melewati selat tersebut.
“Jika harga minyak bertahan tinggi, defisit APBN berpotensi melebar melampaui 3% PDB tanpa penyesuaian kebijakan/revisi anggaran,” dikutip dari situs resmi LPEM UI, Minggu (15/3/2026).
LPEM menyebut MBG mengambil porsi 10,7% dari total belanja pemerintah pusat yakni Rp3.149,7 triliun. Anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu menuai sorotan karena dinilai tidak memiliki bukti empiris yang memadai akan dampaknya ke perekonomian.
“Kurang memadainya bukti empiris terkait dampak program terhadap perekonomian memperkuat dorongan penyelarasan program untuk menciptakan bantalan fiskal di tengah kondisi yang mendesak,” bunyi kajian tersebut.