Bisnis.com, MAKASSAR – Kementerian Keuangan mencatat realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga Juli 2025 telah mencapai Rp10,2 triliun.
Angka tersebut belum terserap maksimal karena baru mencakup 45,7% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp22,3 triliun.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulsel Wibawa Pram Sihombing memaparkan bahwa pemerintah pusat merealisasikan BPP di Sulsel paling besar untuk belanja pegawai yang mencapai Rp6,4 triliun.
Belanja pegawai ini digunakan untuk membayar gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur bagi 50.000 TNI/Polri, 14.000 guru/dosen, 35.000 PNS, dan 9.000 PPPK.
Kemudian untuk belanja barang sebesar Rp3,2 triliun, yang terdiri atas belanja tugas dan fungsi serta layanan perkantoran barang dan jasa pada 763 satuan kerja (satker) di 52 kementerian/lembaga di Sulsel.
“Contohnya belanja barang di satker Bandara Hasanuddin digunakan untuk pembelian alat komunikasi di sekitar bandara, bahan bakar patroli, thermal scanner, bahan disinfektan, transport perjalanan dinas, dan lain-lain,” kata Wibawa di Makassar, Kamis (4/9/2025).
Selanjutnya BPP Sulsel juga dialokasikan untuk belanja modal sebesar Rp470 miliar yang dialirkan dalam pembangunan beberapa proyek, seperti pembangunan Jalan Irigasi Gilireng Kiri di Wajo, pembangunan Jembatan Gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo, dan Palambuta.
Kemudian ada juga pembangunan fasilitas Pelabuhan Kalatoa dan Jinato di Selayar, fasilitas pendukung perawatan sarana perkeretaapian, sarana dan prasarana gedung Kampus UIN Alauddin, serta beberapa fasilitas di Bandara Hasanuddin seperti menara pengawasan, gedung observasi cuaca, laboratorium kesehatan, dan ambulans.
“Terakhir BPP juga digunakan untuk belanja Bantuan Sosial (Bansos) berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang telah terealisasi sebesar Rp63 miliar kepada 5.000 penerima pada 11 kabupaten/kota di Sulsel,” tutur Wibawa.