Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengevaluasi izin usaha pertambangan (IUP) nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Belakangan, tambang nikel itu dinilai merusak ekosistem pariwisata kawasan tersebut.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pelaku usaha pertambangan harus menghargai bahwa wilayah Papua merupakan daerah otonomi khusus yang kearifan lokalnya tetap harus diperhatikan.
“Saya ada rapat dengan Dirjen saya, saya akan panggil pemilik IUP, mau BUMN atau swasta. Kita memang harus menghargai, karena di Papua itu kan ada otonomi khusus, sama dengan Aceh,” kata Bahlil usai agenda Human Capital Summit 2025, Selasa (3/6/2025).
Dalam hal ini, Bahlil juga mengakui terdapat beberapa aspirasi pelaku usaha untuk melalukan pertambangan dan smelter di Raja Ampat, Papua.
Namun, masukan tersebut harus dievaluasi ulang. Bahlil menuturkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan di kawasan Raja Ampat sudah ada sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024 lalu.
“Ini mungkin saja saya melihat ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik. Jadi saya akan coba untuk melakukan evaluasi,” tuturnya.
Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa tambang nikel tersebut akan disesuaikan dengan kaidah-kaidah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Nanti tambangnya itu kita akan sesuaikan dengan amdal saja. Amdalnya seperti apa, pasti kita akan ikuti kaedah-kaedah amdal ya,” pungkasnya.
Sebelumnya, kabar kerusakan lingkungan di kawasan pariwisata Raja Ampat tersiar dari laporan NGO Greenpeace. Dalam akun Instagram resmi Greenpeace @greenpeaceid ditunjukkan gambaran kondisi keindahan alam bahari menuju hutan mangrove Teluk Bintuni yang mulai tercemar.
Greenpeace juga telah mencoba mendengar langsung cerita masyarakat adat yang berupaya mempertahankan tanah adatnya.
“Kami menyaksikan bagaimana tambang, pembalakan, dan perkebunan besar merusak dan menghapus jejak keaslian Papua,” tulis akun tersebut.
