ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tubagus Hasanuddin mengkritik rencana pemerintah mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Ia mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan dengan matang rencana pengiriman ribuan prajurit TNI dalam satuan International Stabilization Force (ISF) ke Gaza karena berisiko tinggi.
Ia mengatakan pengiriman pasukan perdamaian itu harus memperoleh persetujuan kedua belah pihak yang berkonflik, baik dari Hamas maupun Israel Defence Force (IDF).
“Kalau kebijakan ini dipaksa berjalan tanpa ada persetujuan dari kedua pihak, partisipasi TNI berpotensi terjebak dalam reeskalasi konflik,” kata Hasanuddin melalui keterangan tertulis, pada Senin, 16 Februari 2026.
Anggota Komisi I DPR ini mengatakan ISF yang berada di bawah naungan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) justru hanya menempatkan Israel dalam keanggotaan. Sedangkan Palestina bukan menjadi representasi dari organisasi global yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald John Trump itu.
Ia menegaskan, PDIP memiliki pandangan yang serupa mengenai kemerdekaan Palestina sebagai amanat konstitusi. Namun, upaya untuk mencapai kemerdekaan Palestina harus tetap ditempuh dengan cara yang sesuai dan minim risiko.
“Apalagi, pimpinan Hamas baru-baru ini juga menyatakan tidak setuju atas kehadiran ISF dan BoP di Palestina,” kata dia.
Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mendorong agar pengiriman pasukan ke Gaza tetap berpegang teguh dengan tradisi yang selama ini dijalankan oleh Indonesia. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto terus melanjutkan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dengan merangkul bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk menguatkan solidaritas internasional.
“PDIP mengharapkan penggalangan kekuatan bangsa-bangsa mayoritas di PBB, bukan malah membentuk badan baru yang di luar mekanisme PBB,” kata Hasto.
Adapun pengiriman prajurit TNI ke Gaza merupakan bagian dari keputusan Indonesia yang bergabung dengan ISF, pada November 2025. ISF dirancang oleh Amerika Serikat dan disepakati menjadi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803.
Dua bulan setelah pembentukan ISF, Donald Trump membentuk Board of Peace. Dewan Perdamaian itu diluncurkan secara resmi di Swiss, pada 22 Januari 2026. Presiden Prabowo ikut hadir di acara tersebut.
Anggota Dewan Perdamaian berasal dari negara-negara yang mendapat undangan dari Trump. Indonesia ikut diundang dan menyatakan bergabung ke organisasi global tersebut. Israel juga menjadi anggota Dewan Perdamaian ini.
Melalui keterangan tertulis, Kementerian Luar Negeri mengatakan prajurit TNI yang akan ditugaskan ke Gaza tidak difungsikan untuk terlibat dalam operasi pertempuran. Kementerian Luar Negeri mengatakan prajurit dalam satuan ISF hanya memiliki ruang lingkup tugas yang bersifat terbatas dan spesifik, serta sesuai dengan mandat maupun national caveats.
“Mandat Indonesia bersifat kemanusiaan, dengan fokus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekontruksi, serta pelatihan hingga penguatan kapasitas polisi Palestina,” kata Kementerian Luar Negeri, pada Sabtu, 14 Februari 2026.
Rabu pekan lalu, pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, menegaskan kembali bahwa Palestina menolak segala bentuk perwalian asing di Gaza. Ia mengatakan setiap pasukan perdamaian internasional yang dikerahkan ke wilayah tersebut harus dibatasi pada tugas-tugas perbatasan dan mencegah serangan Israel tanpa campur tangan dalam pemerintahan internal.
Berbicara kepada Al Jazeera seperti dikutip oleh Jordan Daily, Hamdan menanggapi pengumuman Indonesia bahwa mereka dapat mengirim ribuan pasukan sebagai bagian dari pasukan stabilisasi di Gaza. Hamdan mengatakan Hamas telah berkomunikasi langsung dengan Jakarta dan menekankan bahwa setiap pasukan asing harus tetap netral dan tidak bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Palestina atau berfungsi sebagai pengganti pendudukan Israel.
Ervana Trikarinaputri dan Sita Planasari berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Di Balik Keputusan Prabowo Bergabung Dewan Perdamaian