Jakarta, CNN Indonesia —
Kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi ancaman pemilihan presiden (Pilpres) Korea Selatan. Jelang Pilpres, beredar video deepfake calon presiden (capres) Partai Demokrat Lee Jae Myung memaki-maki istrinya.
Nikkei Asia pada Jumat (30/5) memberitakan video tersebut beredar sejak pertengahan April 2025. Video deepfake tersebut menampilkan Lee melontarkan kata-kata kasar ke istrinya, Kim Hye-kyung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tim kampanye Partai Demokrat menaruh perhatian khusus ke video tersebut. Mereka telah menerima sejumlah laporan mengenai serangan video palsu tersebut.
“Ancaman terhadap demokrasi yang merusak kemampuan pemilih untuk membuat pilihan yang tepat,” kata tim kampanye Partai Demokrat dilansir Nikkei Asia.
Fenomena konten palsu meningkat di Korea Selatan menjelang Pilpres. Video-video palsu yang menampilkan para capres bertebaran di media sosial lebih cepat dibandingkan kemampuan pengawasan pemerintah.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Korea Selatan telah melayangkan permohonan take down terhadap 7.784 konten palsu pada 4 Mei-26 Mei, 10 kali lipat dari yang terjadi pada pemilu 2024.
Padahal, Korea Selatan telah mengatur larangan penggunaan deepfake melalui revisi Undang-Undang Pemilu pada Januari 2024.
KPU Korea Selatan melakukan berbagai cara memerangi AI dan deepfake pada Pilpres kali ini. Mereka menggelar forum khusus membahas hal ini bulan lalu.
Mereka juga membentuk tim khusus untuk mendeteksi konten-konten palsu. Sejumlah staf KPU Korea Selatan mencermati setiap konten berkaitan Pilpres di media sosial menggunakan gawai.
KPU Korsel mendeteksi konten palsu yang diproduksi menggunakan AI secara agresif. Mereka memeriksanya dengan sistem deteksi yang dikembangkan pemerintah. Bila diperlukan, mereka mengirim konten yang dicurigai ke ahli untuk ditelaah lebih lanjut.
Menurut KPU Korea Selatan, video palsu sangat mudah diproduksi hanya bermodalkan rekaman gambar atau suara. Sebagian konten palsu yang beredar menampilkan capres-capres berbaju tahanan, sebagian lainnya menampilkan pernyataan para capres mendukung darurat militer.
Selain KPU, kepolisian Korea Selatan juga turun tangan menghadapi ancaman konten palsu yang diproduksi dengan AI. Namun, Korea Selatan tetap kewalahan menghadapinya karena konten-konten palsu itu beranak pinak di internet lebih cepat dibandingkan kecepatan pengawasan.
Kasus konten politik palsu berbasis AI tidak hanya terjadi di Korea Selatan. Di Jepang, pada Oktober 2024, beredar video mantan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta pendukungnya menolak pembuat undang-undang.
AI juga menyerang Pilpres di Sri Lanka. Sebuah video palsu menampilkan dukungan Presiden AS Donald Trump terhadap seorang capres.
(dhf/chri)
