Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat transportasi mendukung kenaikan tarif Transjakarta yang kabarnya tengah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengkaji ulang, sebagai imbas dari pemangkasan subsidi.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno memandang kenaikan tarif angkutan umum tersebut menjadi suatu keharusan.
Maklum, sudah lebih dari 20 tahun tarif tiket bus rapid transit (BRT) tersebut tidak mengalami kenaikan dan tetap di harga Rp3.500.
“Mungkin ini jadi tarif yang enggak naik-naik terlama di dunia. Tarif tidak naik itu juga tidak bagus,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025).
Djoko berujar bahwa kenaikan tarif menjadi Rp5.000 per perjalanan pun seharusnya tidak menjadi masalah. Mengingat, saat ini pemerintah juga telah memberikan kelonggaran tarif bagi 15 golongan penumpang.
Mulai dari PNS Pemprov DKI Jakarta, para penghuni rusunawa, hingga pengurus rumah ibadah dapat menikmati Kartu Layanan Gratis (KLG).
“Biasanya kalau naik, 15 golongan itu yang teriak. Sekarang mereka gratis. Jadi enggak ada pengaruhnya. Ditambah, hampir setiap tahun UMR juga naik, jadi enggak apa-apa,” ujarnya.
Sama halnya terhadap tarif Jaklingko yang saat ini gratis alias nol rupiah. Menurut Djoko, setidaknya diberikan tarif rendah, misalnya Rp1.000 per perjalanan.
Djoko menuturkan bahwa kenaikan tersebut pun tidak akan mempengaruhi biaya transportasi secara umum. Pasalnya beban biaya transportasi saat ini terletak pada mahalnya tarif dari rumah menuju angkutan umum maupun sebaliknya, di wilayah aglomerasi Bodetabek.
Untuk itu, pemerintah masing-masing daerah perlu menyediakan transportasi yang mampu menjangkau perumahan sehingga biaya dapat ditekan.
Sebelumnya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) angkat bicara terkait dengan rencana kenaikan tarif Transjakarta yang bakal dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
Direktur Operasi dan Keselamatan Transjakarta Daud Joseph, mengatakan saat ini pihaknya masih menanti hasil laporan kajian dari Pemda terkait dampak pemangkasan subsidi tersebut.
Menurut Daud, pemangkasan subsidi transportasi umum dapat berdampak pada dua hal terhadap Transjakarta, yakni pihaknya akan mengefisienkan biaya-biaya atau meningkatkan pendapatan dari tiket dengan menaikkan tarif.
“Pak Gubernur [Pramono Anung] menyampaikan akan ada beberapa yang dipertimbangkan. Tentunya, subsidi itu biaya produksi dengan pendapatan tiket, yang selisihnya adalah PSO [public service obligation]. Jadi bisa dua itu, antara kita akan mengefisienkan biaya-biaya atau kita akan meningkatkan pendapatan dari tiket,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Untuk diketahui, selama ini setiap warga yang menggunakan transportasi umum milik pemerintah provinsi Jakarta mendapatkan subsidi hingga Rp15.000, sehingga warga hanya membayar sekitar Rp3.500.
Adapun pada 2024, Pemprov Jakarta menggelontorkan Rp3,63 triliun belanja subsidi untuk Transjakarta. Capaian tersebut lebih rendah dari anggaran yang senilai Rp3,9 triliun, akibat adanya efisiensi pada PSO Transjakarta yang disesuaikan dengan hasil verifikasi.