Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Israel merespons pengakuan Palestina sebagai negara oleh Kerajaan Inggris pada Minggu (21/9/2025).
Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan dengan tegas menolak deklarasi sepihak Inggris dan beberapa negara lain yang mengakui negara Palestina.
“Deklarasi ini tidak mempromosikan perdamaian, tetapi justru semakin menggoyahkan stabilitas kawasan dan melemahkan peluang tercapainya solusi damai di masa depan,” sebut Kementerian Luar Negeri Israel dikutip dari laman resminya, Minggu (21/9/2025).
Kementerian Luar Negeri Israel menyebut deklarasi tersebut tidak hanya memberi penghargaan atas pembantaian terbesar terhadap orang Yahudi sejak Holocaust oleh organisasi teror yang menyerukan dan bertindak untuk pemusnahan Israel, tetapi juga memperkuat dukungan yang dinikmati Hamas.Â
Sangat merusak jika memisahkan kenegaraan dari perdamaian. Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan semua logika negosiasi dan pencapaian kompromi antara kedua belah pihak, dan akan semakin menjauhkan perdamaian yang diinginkan.Â
Terlebih lagi, Otoritas Palestina tidak memenuhi satu pun persyaratan dan kewajibannya yakni tidak menghentikan hasutan, maupun kebijakan bayar, dan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memerangi terorisme.Â
Otoritas Palestina adalah bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Hal ini juga menjadi alasan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Otoritas Palestina dan melarang para pejabat seniornya memasuki wilayahnya.Â
Dalam kasus apa pun, Israel tidak akan menerima teks apa pun yang terpisah dan imajiner yang mencoba memaksanya menerima perbatasan yang tidak dapat dipertahankan.Â
“Isyarat politik yang ditujukan kepada pemilih domestik hanya merugikan Timur Tengah dan tidak bermanfaat. Sebaliknya, jika negara-negara yang menandatangani deklarasi ini benar-benar ingin menstabilkan kawasan, mereka seharusnya fokus menekan Hamas untuk membebaskan para sandera dan segera melucuti senjatanya,” sebut keterangan resmi tersebut.