TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tak akan mencabut larangan study tour sekolah, meskipun kebijakannya memicu demonstrasi dari pelaku industri pariwisata. Ia menyebut unjuk rasa itu justru memperkuat argumentasinya bahwa kegiatan study tour hanya berkedok rekreasi. Bukan bagian dari kegiatan pendidikan.
“Yang protes itu adalah kegiatan pariwisata, sedangkan SK saya melarang kegiatan study tour. Jadi yang dilarang memang kegiatan piknik,” kata Dedi dalam instagram pribadinya, Selasa, 22 Juli 2025.
Sehari sebelumnya, massa yang terdiri dari pengusaha bus, sopir, dan penyelenggara travel berunjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Mereka menuntut pencabutan surat keputusan gubernur tentang larangan study tour sekolah. Dalam aksinya, demonstran sempat memblokade ruas Jembatan di Jalan Layang Pasupati.
Menurut Dedi, aksi protes itu menunjukkan kegiatan study tour tidak lagi berkaitan dengan esensi pendidikan. “Bisa dibuktikan, yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung dukungan terhadap aksi tersebut dari Asosiasi Jeep Merapi asal Yogyakarta. “Bukan hanya orang Jawa Barat yang berdemo, tetapi juga dari Yogyakarta. Terutama yang selama ini biasa mengangkut siswa di kawasan Gunung Merapi,” kata dia.
Kendati ada desakan, Dedi menegaskan tetap pada pendiriannya demi melindungi keluarga siswa dari beban biaya di luar kebutuhan pokok pendidikan. Ia menyebut larangan study tour sebagai bagian dari upaya mengefisienkan biaya pendidikan dan menjaga fokus pada pembangunan karakter siswa.
“Saya tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” kata dia. “Insya Allah, Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa.”
Dedi berharap industri pariwisata tetap bisa tetap tumbuh tanpa harus membebani keluarga siswa. “Biarlah yang datang berwisata itu orang-orang yang memang mampu, bukan keluarga pas-pasan yang terpaksa harus piknik karena alasan study tour,” ujar dia.